JAKARTA, RADAR MALANG – Meroketnya harga BBM non-subsidi per 18 April 2026 tengah menjadi perbincangan hangat ditengah masyarakat. Pakar ekonomi bidang energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai kenaikan ini dipicu karena melonjaknya krisis energi global yang mengharuskan adanya perbaikan kebijakan sebelumnya.
Fahmy menilai kenaikan BBM ini sebagai langkah yang wajar dan tepat. Menurutnya, harga BBM sebelumnya tidak mengalami penyesuaian dan untuk RON 92 ke atas, harga ditentukan dan mengikuti mekanisme pasar sesuai dengan kondisi ekonomi yang sedang terjadi (20/4/2026).
Ia juga berpendapat bahwa, tarif BBM seharusnya mengikuti siklus perubahan harga minyak dunia.
Baca Juga: Bahlil, Kementrian ESDM Konfirmasi Penemuan Sumber Energi Gas Raksasa di Bumi Kutai
Fahmy mengkritik kebijakan sebelumnya yang menahan harga BBM non-subsidi tetap stabil merupakan langkah yang kurang tepat.
Selain itu, ia menilai adanya dampak kenaikan harga BBM non-subsidi terhadap masyarakat cenderug kecil. Hal ini terjadi karena konsumsi masyarakat terpusat pada penggunaan BBM subsidi, seperti Pertalite dan Solar yang memiliki tarif cenderung stabil.
Kebijakan pemerintah tersebut diklaim menjadi langkah yang tepat untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
“Pengaruhnya terhadap masyarakat menurut saya tidak signifikan. Karena konsumen BBM non-subsidi jumlahnya tidak sebesar pengguna pertalite dan solar. Selain itu, BBM non-subsidi juga tidak digunakan untuk angkutan kebutuhan pokok,” katanya.
“Kalau Pertalite dan solar dinaikkan, itu pasti memicu inflasi dan menurunkan daya beli. Jadi keputusan menaikkan BBM non-subsidi, tetapi menahan BBM subsidi, menurut saya sudah tepat,” lanjut Fahmy.
Baca Juga: Viral! Temuan Benda Asing Diduga Rudal Gegerkan Publik, Aparat Wanti-Wanti Jangan Disentuh!
Terkait potensi peralihan konsumsi, ia menilai risikonya cukup kecil karena pengguna umumnya lebih mempertimbangkan performa mesin kendaraan sehingga tidak serta merta untuk beralih ke BBM non-subsidi. Sebaliknya, pengguna BBM non-subsidi juga diyakini tidak serta merta beralih ke BBM subsidi, mengingat profil mereka yang umumnya pengguna mobil pribadi hingga mobil mewah.
Senada dengan hal tersebut, pakar ekonomi Universitas Negeri Manado (Unima), Robert Winerungan, megatakan bahwa setiap jenis BBM memiliki pasarnya masing-masing. Ia menilai bahwa, BBM non-subsidi diperuntukkan bagi kelas atas yang tak banyak berkontribusi terhadap inflasi.
Editor : Aditya Novrian