JAKARTA – Meskipun telah berjalan selama lebih dari satu dekade dengan anggaran triliunan rupiah, sistem E-KTP di Indonesia masih terus menuai kritik tajam.
Perbandingan dengan MyKad Malaysia yang jauh lebih integratif memicu pertanyaan besar "Apa yang sebenarnya menghambat kecanggihan identitas digital di tanah air?"
Berdasarkan rangkaian evaluasi antara DPR RI dan pakar keamanan siber, setidaknya terdapat empat kendala utama yang membuat E-KTP Indonesia belum mampu berfungsi sebagai kartu sakti multifungsi.
1. Keterbatasan Teknologi Cip dan Kriptografi
Pakar keamanan siber, Alfons Tanujaya menjelaskan bahwa secara teknis terdapat perbedaan fundamental pada desain cip.
Cip pada E-KTP Indonesia saat ini mayoritas dirancang hanya untuk menyimpan data biometrik statis (seperti foto dan sidik jari).
"E-KTP kita tidak memiliki kemampuan digital signature atau mekanisme challenge-response yang kuat untuk otentikasi aman secara real-time," ujar Alfons.
Sebaliknya, MyKad Malaysia menggunakan standar Multos PKI yang memungkinkan satu cip menjalankan berbagai aplikasi sekaligus secara aman, mulai dari SIM, data kesehatan, hingga transaksi keuangan.
2. Masalah Skala dan Kompleksitas Geografis
Indonesia menghadapi tantangan logistik yang tidak dialami Malaysia. Dengan populasi delapan kali lipat lebih besar dan wilayah kepulauan yang luas, kompleksitas sinkronisasi data di Indonesia meningkat sepuluh kali lipat.
-
Ketimpangan Infrastruktur: Tidak semua daerah memiliki koneksi internet stabil dan perangkat card reader standar.
Baca Juga: Mengapa Singapura dan Malaysia Menolak? Simak Wacana Menakar Pajak Jalur Laut Terpadat Dunia
-
Variasi Vendor: Penggunaan vendor yang berbeda-beda dalam pengadaan batch E-KTP menyebabkan ketidaksamaan spesifikasi firmware cip, sehingga sulit menciptakan satu standar SDK (Software Development Kit) yang bisa membaca semua kartu secara seragam.
3. "Ego Sektoral" dan Silo Data
Kendala terbesar justru datang dari sisi birokrasi. Alih-alih melakukan integrasi ke satu basis data kependudukan (NIK), berbagai lembaga negara cenderung membangun "Silo Data" masing-masing.
-
Redudansi Anggaran: Lembaga seperti KPU, BPJS, perbankan, hingga kementerian sosial seringkali melakukan pendataan ulang secara mandiri.
Baca Juga: Bikin Lega, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Jamin Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir Tahun 2026
-
Kekhawatiran Kewenangan: Banyak instansi masih enggan melepas kendali data mereka karena terkait dengan anggaran dan kewenangan lembaga, yang pada akhirnya menghambat terciptanya Single Identity Number yang efisien.
4. Lemahnya Payung Hukum dan Keamanan Data
Di Malaysia, terdapat otoritas tunggal (JPN) dengan mandat hukum yang memaksa sektor swasta dan publik untuk menggunakan MyKad sebagai satu-satunya dokumen verifikasi sah.
Baca Juga: Viral! Laporan Diabaikan, Warga Rohil Riau Bakar Rumah Bandar dan Kapolsek Dicopot
Di Indonesia, aturan serupa belum memiliki daya paksa yang kuat.
Selain itu, rekam jejak kebocoran data di berbagai instansi pemerintah menciptakan krisis kepercayaan.
Mengintegrasikan seluruh layanan ke dalam satu sistem tanpa perbaikan keamanan siber yang mendasar dinilai oleh para pakar justru berisiko memperbesar radius bencana jika terjadi peretasan.
Editor : Aditya Novrian