JAKARTA, RADAR MALANG - Ketegangan geopolitik di Selat Hormuz akhir-akhir ini memicu banyak kekhawatiran besar terhadap stabilitas pasokan energi dan bahan baku industri global.
Dalam menghadapi situasi tersebut Pemerintah Indonesia merespons cepat kondisi ini melalui rapat koordinasi Satuan Tugas Percepatan Program Dukungan Pertumbuhan Ekonomi pada Selasa (28/04) kemarin.
Baca Juga: Bukan Sekadar Teknologi, Ini Alasan Teknis Mengapa E-KTP RI Kalah Canggih dari MyKad Malaysia
Hasil Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Program Dukungan Pertumbuhan Ekonomi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengumumkan penghapusan bea masuk untuk impor LPG dan sejumlah bahan baku plastik.
Langkah ini diambil karena harga plastik di pasar domestik telah melonjak drastis hingga 50-100 persen.
Baca Juga: Dapatkan Lampu Hijau Kementrian ESDM, BOBIBOS Siap Masuk Tahap Uji Laboratorium
Kebijakan ini menurunkan tarif bea masuk LPG dari semula 5 persen menjadi 0 persen guna memberikan alternatif bahan baku bagi industri petrokimia.
Hal ini dilakukan karena pasokan Nafta yang biasa digunakan sedang mengalami kelangkaan akibat konflik internasional.
Selain LPG, insentif pajak nol persen juga diterapkan pada produk polimer seperti polipropilin dan polietylin selama periode enam bulan ke depan.
Pemerintah berupaya mencegah kenaikan harga kemasan plastik agar tidak memicu inflasi pada harga makanan dan minuman.
Instansi terkait seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan kini tengah mempercepat penyusunan regulasi teknis sebagai payung hukum kebijakan tersebut.
Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memantau efektivitas kebijakan terhadap daya beli masyarakat luas.
Akselerasi ini diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.
Kejelasan waktu dan transparansi perizinan menjadi prioritas utama pemerintah dalam mendukung para pelaku industri saat ini.
Editor : Aditya Novrian