SAMARINDA, RADAR MALANG – Hubungan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan warganya kian memanas setelah agenda audiensi resmi di Kantor Gubernur Kaltim berakhir buntu pada Kamis (21/5).
Massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim (APMK) memilih untuk keluar dari ruangan (walkout) sebagai bentuk protes atas perlakuan arogan dan pernyataan bernada sindiran yang dilontarkan oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud selama proses dialog.
Baca Juga: Jemaah Haji dari Kota Malang Dijadwalkan Kembali ke Tanah Air Mulai Awal Juni
Duduk Perkara dan Kronologi Aksi Demo oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim
Aksi demonstrasi bertajuk "Aksi 215" ini merupakan eskalasi dari kekecewaan masyarakat terhadap lambatnya respons legislatif terkait pengguliran hak angket.
APMK kembali turun ke jalan untuk menuntut Gubernur Rudy Mas'ud mengundurkan diri dari jabatannya karena dinilai telah mencederai kepercayaan publik akibat dugaan penyimpangan alokasi anggaran daerah.
Baca Juga: Tersangka Perusakan Bendungan Lahor Karangkates Diperiksa 45 Menit
Dalam audiensi tertutup yang dihadiri oleh 30 perwakilan massa, APMK mendesak Rudy Mas'ud selaku Ketua DPD Golkar Kaltim untuk menandatangani pakta integritas.
Pakta tersebut berisi instruksi kepada Fraksi Golkar di DPRD Kaltim agar memberikan dukungan penuh terhadap hak angket yang sedang berjalan.
Namun, Rudy Mas'ud menolak dengan dalih bahwa hak angket sepenuhnya merupakan hak mutlak anggota legislatif yang tidak bisa diintervensi oleh pihak eksekutif.
Baca Juga: Kantongi SK, 500 Pedagang Pasar Gadang Belum Tertampung di Tempat Relokasi
Ketegangan memuncak ketika Gubernur Kaltim memberikan respons yang dinilai konfrontatif dan meremehkan kapasitas para perwakilan demonstran. Rudy sempat melontarkan kalimat sindiran,
"Apa pernah Anda menjadi anggota dewan? Kalau belum pernah pasti tidak tahu mekanismenya," saat menanggapi desakan pakta integritas tersebut.
Pernyataan ini langsung memicu gelombang protes dan adu mulut yang sengit di dalam ruangan.
Ketua APMK, Erlyansyah, mengecam keras pernyataan tersebut dan menganggapnya sebagai bentuk kesombongan struktural seorang pemimpin daerah terhadap rakyatnya sendiri.
Melihat situasi yang makin tidak kondusif dan diwarnai ketegangan verbal yang tinggi, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sri Wahyuni mengambil keputusan sepihak untuk memotong jalannya diskusi.
Sri Wahyuni bersama Gubernur Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji kemudian langsung meninggalkan ruangan, mengakhiri audiensi secara sepihak tanpa menghasilkan kesepakatan apa pun.
Editor : Aditya Novrian