JAKARTA, RADAR MALANG – Mahasiswa yang tergabung dari sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Jabodetabek menggelar aksi unjuk rasa di dekat Bundaran HI, Jumat (12/6).
Kampus-kampus yang tergabung di antaranya adalah Universitas Indonesia (UI), Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), Universitas Pancasila, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Sekolah Tinggi Teknologi Nurul Fikri. Mahasiswa membawa lima tuntutan untuk pemerintah dalam aksi bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” tersebut.
Pertama, hentikan pemborosan APBN. Kedua, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Ketiga, hentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Keempat, hentikan militerisme sipil. Dan kelima, menuntut Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah.
Baca Juga: SMK Swasta di Kota Malang Optimistis Bisa Penuhi Pagu SPMB 2026
Akan tetapi, massa aksi tersebut diadang aparat saat menuju kawasan Bundaran HI sebagai lokasi demonstrasi. Mahasiswa tetap dicegat meski sudah memberikan pemberitahuan terkait aksi jauh-jauh hari ke pihak kepolisian.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menjelaskan bahwa pencegatan tersebut dilakukan karena Bundaran HI bukan tempat untuk menyampaikan unjuk rasa.
“Memang kita ketahui bahwa kawasan Bundaran HI itu bukan merupakan tempat untuk menyampaikan aspirasi,” kata Budi usai apel pengamanan aksi di Gedung DPR/MPR RI.
Baca Juga: Wali Murid Keluhkan Urutan Jalur SPMB SMK Negeri di Kota Malang
Sebanyak ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi mahasiswa tersebut. Total, 4.151 personel diturunkan, terdiri atas polisi dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
"Rinciannya, 3.651 personel dari Polri, serta 500 personel TNI," kata Budi.
Pengerahan tersebut diklaim untuk menjaga keamanan selama aksi dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lain.
Baca Juga: KSP Minta Sekolah Rakyat Permanen di Kota Malang Segera Dibangun
Terkait pelibatan tentara, Kapuspen TNI, Brigjen Muhammad Nas mengatakan bahwa hal itu dilakukan atas permintaan kepolisian.
"Pengamanan aksi demo adalah tanggung jawab pihak kepolisian, adapun pengerahan TNI atas dasar permintaan untuk membantu Polri. Artinya, tetap polisi di depan," kata Nas.
Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam keterlibatan TNI dalam demo tersebut.
Baca Juga: Usulkan Terminal Tipe C Arjosari Jadi Titik Henti Bus Trans Jatim Koridor II Malang Raya
"Koalisi memandang pengerahan TNI untuk menghadapi demonstrasi di beberapa titik Jakarta adalah keputusan yang keliru. Dalam negara demokrasi, pengerahan militer seharusnya hanya menjadi pilihan terakhir ketika seluruh aparatur sipil sudah tidak mampu mengendalikan situasi yang ada," kata koalisi dalam pernyataannya.
Editor : Aditya Novrian