JAKARTA, RADAR MALANG – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah tengah mengevaluasi dan menutup Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara besar-besaran. Penutupan tersebut dilakukan karena banyak perusahaan BUMN yang tidak menghasilkan laba, tetapi negara harus tetap menggaji jajaran komisaris dan direksinya.
Prabowo menyebut, terhadap 1.000 BUMN akan dilakukan pemangkasan hingga menyisakan sekitar 250 perusahaan saja. Hal itu disampaikannya di hadapan para guru besar universitas saat menghadiri penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2026 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (28/6).
Baca Juga: Kunjungi Malang, DPRD Jatim Prihatin Kondisi Velodrome
Upaya efisiensi BUMN tersebut disinggung Prabowo ketika menjawab salah satu usulan dari daftar pertanyaan guru besar yang hadir, yaitu tentang pengalokasian sebagian laba BUMN untuk dana riset di perguruan tinggi.
"Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba untuk riset ya, inovasi. Usulan ini bagus. Masalahnya, BUMN ini ada labanya, nggak? Sekarang mulai ada? Terima kasih Danantara, ya, terima kasih. Satu tahun ini sudah mulai menghasilkan laba," ujar Prabowo.
Ia menyambung, ada BUMN yang tidak menghasilkan laba dan akan dirampingkan demi efisiensi. Ia menyebut, pemerintah saat ini telah menutup lebih dari 200 BUMN dari total yang direncanakan sebanyak 750 perusahaan.
Baca Juga: Sekda Malang: Wajah Ibu Kota Harus Berorientasi Kepentingan Publik
"750 dirut, 750 direksi dikalikan empat atau lima, 750 komisaris dikali sepuluh. Overhead-nya kayak apa, gajinya seperti apa saudara-saudara? Gajinya pakai uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead," tutupnya.
Prabowo menargetkan proses pemangkasan BUMN tersebut selesai dalam dua tahun.
"Saya minta dalam tahun ini harus selesai. Jadi, dalam jangka waktu dua tahun kami akan membuat BUMN-BUMN lebih efisien, transparan, dan lebih bekerja untuk rakyat," tambah Prabowo.
Tidak Ada PHK
Meski dilakukan pemangkasan besar-besaran, pihak Danantara menegaskan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para karyawan. Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria pernah menjelaskan terkait hal tersebut. Seluruh karyawan dari BUMN yang dirapikan disebut akan tetap dipertahankan dan dialihkan ke perusahaan hasil konsolidasi.
“Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK terhadap pekerja,” kata Dony dalam keterangan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Minggu (14/6).
Baca Juga: Arema FC Temukan Banyak Talenta dari Seleksi Akademi
Menurutnya, dampak restrukturisasi perusahaan tidak boleh ditimpakan pada pekerja.
Editor : Aditya Novrian