JAKARTA, RADAR MALANG – Nama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenhan, Letjen TNI Tri Budi Utomo sedang ramai diperbincangkan lantaran diberitakan terlibat kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kementerian Pertahanan (Kemhan) membantah informasi tersebut.
“Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa Letjen TNI Tri Budi Utomo yang bertindak selaku Sekjen Kemhan bukanlah pihak yang dimaksud dalam pemberitaan tersebut,” tulis Kemhan di akun Instagram resminya, Sabtu (4/7).
Sebelumnya, seorang anggota TNI aktif berinisial BU diperiksa terkait kasus korupsi tersebut. Akan tetapi, dalam pemberitaan yang beredar di media sosial, foto yang digunakan justru foto Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenhan, Letjen TNI Tri Budi Utomo.
Baca Juga: Kasus Korupsi MBG Libatkan Brigjen Polri hingga Kolonel TNI, Ini Perannya
Kemhan menegaskan, penggunaan foto Letjen Tri Budi Utomo dalam pemberitaan tersebut merupakan disinformasi yang menyesatkan publik.
BU Diperiksa Kasus MBG
Di sisi lain, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) memang telah menyebut adanya dugaan keterlibatan seorang prajurit TNI dalam pusaran kasus di Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut.
Anggota TNI yang dimaksud tersebut berpangkat Kolonel Korps Peralatan (CPL) TNI AD. Ia memegang jabatan sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya pengadaan sepeda motor.
Baca Juga: Siapa Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan? Tersangka Ketujuh Kasus Korupsi Tata Kelola MBG
Perannya diduga mengatur pengadaan, termasuk penggelembungan (markup) harga sekaligus mengarahkan pemilihan supplier dalam pengadaan sepeda motor untuk program MBG.
Hingga kini, status BU masih belum ditetapkan. Ia masih harus kembali menjalani pemeriksaan yang melibatkan unsur penyidik dari Polisi Militer dan Oditurat Militer. Hal itu karena keanggotaannya dalam TNI memerlukan penanganan perkara yang melalui mekanisme koneksitas.
Baca Juga: Nadiem Makarim dan Kejagung Saling Ajukan Banding, Apa yang Diuji?
Dengan kejadian tersebut, Kemhan mengimbau agar media, pengelola dan pengguna akun media sosial, serta masyarakat agar melakukan pemeriksaan ulang terhadap identitas maupun materi visual sebelum menyebarluaskan informasi agar tidak menimbulkan misinformasi atau kesalahpahaman serta menjaga kualitas informasi.
Editor : Aditya Novrian