RADAR MALANG – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah melakukan evaluasi dan pembaruan terhadap buku pelajaran yang digunakan siswa mulai jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Instruksi tersebut muncul setelah Presiden menemukan sejumlah persoalan pada buku ajar saat melakukan kunjungan ke sekolah.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, Prabowo secara langsung memeriksa sejumlah buku pelajaran dalam kunjungannya. Dari pemeriksaan tersebut, Presiden menemukan beberapa buku memiliki kualitas fisik yang kurang baik dan mudah rusak.
Selain kualitas bahan, Prabowo juga menyoroti ukuran huruf dalam buku pelajaran yang dinilai terlalu kecil. Ukuran font yang saat ini umumnya berada di kisaran 11-12 dianggap kurang ideal bagi siswa, khususnya anak-anak SD.
Menurut Teddy, ukuran huruf tersebut membuat anak-anak harus membaca dari jarak yang terlalu dekat. Kondisi itu kemudian menjadi salah satu alasan Presiden meminta seluruh buku ajar dievaluasi secara menyeluruh.
Instruksi evaluasi tersebut kemudian diberikan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti. Pemerintah diminta membentuk tim khusus untuk mengevaluasi sekaligus merancang pembaruan buku pelajaran dari jenjang SD hingga SMA.
Baca Juga: Indonesia Jadi Negara dengan Belanja Pendidikan Terendah di Kelompok Ekonomi Besar Dunia
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi tidak hanya dilakukan dengan melihat kondisi buku yang saat ini digunakan di Indonesia. Pemerintah juga akan membandingkannya dengan buku pelajaran dari sejumlah negara lain.
Beberapa negara yang dijadikan pembanding antara lain Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Timor-Leste. Perbandingan tersebut mencakup kualitas fisik buku hingga materi yang disampaikan kepada siswa.
Pembaruan buku pelajaran nantinya akan mencakup tiga aspek utama. Dari sisi fisik, pemerintah ingin buku memiliki ukuran huruf yang lebih mudah dibaca, tampilan yang menarik, serta menggunakan bahan yang lebih awet.
Buku yang memiliki daya tahan lebih baik diharapkan dapat digunakan secara berkelanjutan, termasuk diwariskan kepada siswa di tingkat atau generasi berikutnya.
Dari sisi materi, pemerintah juga akan mengevaluasi dan memperkuat sejumlah konten. Materi mengenai karakter kebangsaan, sains, teknologi, matematika, hingga bahasa Inggris menjadi bagian yang mendapat perhatian dalam pembaruan tersebut.
Selain kualitas buku, pemerintah ingin menjadikan pembaruan ini sebagai bagian dari upaya menghidupkan kembali budaya membaca di kalangan pelajar dan keluarga. Buku diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk mengurangi ketergantungan anak terhadap penggunaan gawai.
Pemerintah menargetkan proses penyusunan dan pembaruan buku pelajaran dapat diselesaikan paling lambat pada akhir 2026. Buku yang telah diperbarui kemudian diharapkan dapat digunakan secara serentak di sekolah-sekolah pada tahun ajaran berikutnya.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Pembaruan tidak hanya diarahkan pada pembangunan fasilitas sekolah, tetapi juga pada kualitas bahan ajar yang digunakan siswa dalam proses pembelajaran sehari-hari.
Baca Juga: MK Minta Anggaran MBG Keluar dari Pos Pendidikan Mulai 2028
Editor : Aditya NovrianSumber : Diolah dari beberapa sumber