Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

MK Minta Anggaran MBG Keluar dari Pos Pendidikan Mulai 2028

H
Penulis: Hanif Pratama❯
Ilustrasi suasana di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta. (Sumber: Istimewa)
Ilustrasi suasana di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta. (Sumber: Istimewa)
JAKARTA, RADAR MALANG – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anggaran pendidikan tidak boleh lagi digunakan untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai APBN 2028. Meski demikian, pelaksanaan program MBG sendiri tetap dinyatakan konstitusional.

Advertisement

Putusan tersebut dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (30/7).

Dalam amar putusannya, MK menyatakan Penjelasan Pasal 22 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 tidak bertentangan dengan UUD 1945, namun bersifat konstitusional bersyarat. Ketentuan tersebut hanya berlaku untuk APBN Tahun Anggaran 2026, sehingga anggaran MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan paling lambat pada APBN 2028 atau dua tahun sejak putusan diucapkan.

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menegaskan Pasal 31 Ayat (2) UUD 1945 mewajibkan negara mengalokasikan sedikitnya 20 persen APBN untuk pendidikan. Menurut MK, anggaran tersebut harus diprioritaskan bagi kebutuhan utama penyelenggaraan pendidikan dan tidak dapat diperluas untuk membiayai program yang memiliki tujuan lebih luas seperti MBG.

Mahkamah menilai tujuan MBG untuk mengatasi stunting dan persoalan gizi nasional seharusnya memiliki alokasi anggaran tersendiri dalam APBN, bukan dimasukkan sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan pendidikan.

Dalam permohonannya, pemohon menyebut anggaran MBG yang menggunakan pos pendidikan pada APBN 2026 mencapai Rp223 triliun atau sekitar 29 persen dari total anggaran pendidikan sebesar Rp769,1 triliun. Angka tersebut dinilai mengurangi ruang fiskal untuk peningkatan kualitas guru, sarana dan prasarana, serta pemerataan akses pendidikan.

Advertisement

Meski memerintahkan pemisahan anggaran, MK menegaskan program MBG tetap konstitusional karena merupakan bagian dari kebijakan pemerintah. Mahkamah juga menyatakan APBN 2026 tetap sah dan berlaku.

Menanggapi putusan tersebut, Juru Bicara Presiden Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan mempelajari keputusan MK bersama kementerian terkait dan DPR.

"Tentu saja karena apa pun keputusan MK tentu kita hormati. Nanti akan kita pelajari," ujar Prasetyo.

Sementara itu, Komisi X DPR menilai putusan MK mempertegas amanat konstitusi bahwa anggaran pendidikan sebesar 20 persen harus difokuskan pada kebutuhan inti pendidikan. Namun, DPR mengaku belum memperoleh penjelasan pemerintah mengenai skema pendanaan MBG setelah anggarannya dipisahkan dari pos pendidikan.

Di sisi lain, putusan ini masih menuai kritik. MBG Watch menilai masa transisi hingga APBN 2028 membuat penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG masih dapat berlangsung sampai 2027.

Advertisement
Editor : Aditya Novrian
Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Artikel Terkait

UU Kementerian Negara Digugat ke MK, Pemohon Minta Jumlah Kementerian Maksimal 34

UU Kementerian Negara Digugat ke MK, Pemohon Minta Jumlah Kementerian Maksimal 34

UU Kementerian Negara digugat ke MK. Pemohon meminta jumlah kementerian dibatasi maksimal 34 untuk menekan beban fiskal dan memperkuat kepastian hukum.

Buya Said Minta Gibran Buka Ijazah

Buya Said Minta Gibran Buka Ijazah

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah meminta Wa kil Presiden Gibran Rakabu ming Raka menunjukkan ijazah SMA kepada publik tanpa harus menunggu gugatan baru. Menurut dia, keterbukaan tersebut bisa menjadi

Gugatan Ijazah Tak Diterima MK, Gibran Rakabuming Raka Tetap Sah Jadi Wapres

Gugatan Ijazah Tak Diterima MK, Gibran Rakabuming Raka Tetap Sah Jadi Wapres

MK menyatakan gugatan soal ijazah Gibran tidak dapat diterima. Putusan tersebut tidak mengubah kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer