MALANG, RADAR MALANG – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian setelah jumlah titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia meningkat menjadi 559 titik. Berdasarkan pemantauan Sistem Monitoring Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan hingga Minggu (27/9/2026) pukul 21.10 WIB, angka tersebut bertambah 228 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat 331 hotspot.
Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus karena mengalami peningkatan hotspot paling signifikan. Jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di provinsi tersebut naik dari 30 titik menjadi 134 titik dalam sehari.
Baca Juga: Prabowo Bentuk BPGMN untuk Perkuat Pencegahan Karhutla
Selain Kalimantan Tengah, lima provinsi lain yang menjadi wilayah prioritas juga menunjukkan perkembangan berbeda. Sumatera Selatan mencatat 29 hotspot, turun dari 38 titik. Kalimantan Selatan turun dari 40 menjadi 25 titik. Sementara itu, Kalimantan Barat meningkat dari 2 menjadi 11 titik dan Jambi naik dari 1 menjadi 5 titik. Riau masih mencatat nihil hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi.
Secara keseluruhan, enam provinsi prioritas tersebut memiliki 204 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, meningkat dari 111 titik pada pemantauan sebelumnya. Kondisi ini langsung direspons Kementerian Kehutanan dengan memperkuat verifikasi lapangan dan operasi pengendalian, terutama di Kalimantan Tengah.
Tim di lapangan melakukan patroli, pemeriksaan titik panas atau groundcheck, pemadaman, pembasahan lahan, mopping up, hingga pendinginan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah api meluas sekaligus mengantisipasi munculnya kembali bara di lokasi yang sebelumnya telah dipadamkan.
Kementerian Kehutanan juga mengingatkan bahwa jumlah hotspot tidak dapat langsung diartikan sebagai jumlah kejadian kebakaran maupun luas lahan yang terbakar. Hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi melalui satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20. Satu kejadian kebakaran dapat menghasilkan beberapa titik panas sehingga setiap indikasi tetap membutuhkan verifikasi di lapangan.
Baca Juga: El Niño Sangat Kuat Picu Kekeringan Ekstrem dan Ancaman Karhutla di Indonesia
Penguatan penanganan karhutla dilakukan melalui operasi darat dan udara. Pemerintah menyiagakan 61 unit armada udara untuk mendukung pengendalian karhutla secara nasional. Sebanyak 17 unit digunakan untuk patroli dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), sedangkan 44 unit lainnya disiapkan untuk operasi water bombing. Sebanyak 55 armada mendukung enam provinsi prioritas, sementara enam unit water bombing lainnya disiagakan untuk membantu wilayah terdampak lain.
Operasi udara tersebut berjalan bersamaan dengan pemadaman di darat yang melibatkan Manggala Agni Kementerian Kehutanan bersama BNPB, TNI, Polri, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, relawan, dunia usaha, serta unsur terkait lainnya. Operasi Modifikasi Cuaca juga telah dilakukan untuk membantu pembasahan wilayah rawan gambut di Kalimantan Tengah pada 22–27 September 2026.
Penguatan pemadaman darat menjadi penting karena penanganan karhutla di Kalimantan Tengah sebelumnya menghadapi kendala pada operasi udara. Dalam evaluasi penanganan karhutla di Kabupaten Pulang Pisau pada (21/9), BNPB menyebut asap tebal dan jarak pandang rendah menghambat penggunaan helikopter untuk pemadaman.
Berdasarkan laporan Posko Pengendalian Bencana Karhutla Kalimantan Tengah hingga (19/9), tercatat lebih dari 142.000 hotspot dan sekitar 3.800 kejadian karhutla sejak awal tahun. Luasan yang ditangani mencapai hampir 13.000 hektare, sedangkan analisis citra satelit Kementerian Kehutanan mencatat area terbakar sekitar 7.634 hektare.
Kondisi asap juga sempat menyebabkan jarak pandang di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah hanya sekitar 500 meter. BNPB menyebut kualitas udara di beberapa kabupaten dan kota masuk kategori berbahaya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kemudian menetapkan status tanggap darurat karhutla sejak 31 Agustus hingga 29 September 2026.
Dalam situasi tersebut, BNPB memperkuat operasi pemadaman di darat dengan melibatkan sekitar 10.700 personel dari unsur TNI, Polri, BPBPK, BPBD, Manggala Agni, perangkat daerah, relawan, dan ASN. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menegaskan bahwa kondisi di lapangan membuat penanganan karhutla tidak dapat sepenuhnya mengandalkan operasi udara.
“Saat ini kita tidak bisa mengandalkan helikopter water bombing. Bukan berarti tidak berguna, tetapi tidak bisa keluar,” ujar Kepala BNPB.
Kementerian Kehutanan mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap perkembangan karhutla, terutama di wilayah yang mengalami peningkatan hotspot. Masyarakat juga diminta tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan asap, titik api, atau aktivitas pembakaran.
Selain berdampak terhadap kualitas udara dan keselamatan masyarakat, karhutla juga dapat mengancam habitat satwa liar. Masyarakat yang menemukan satwa liar keluar dari habitatnya akibat kebakaran diminta tidak melakukan evakuasi secara mandiri dan segera melaporkannya kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) atau petugas kehutanan terdekat.
Editor : Aditya N. RianSumber : Dari berbagai sumber