MALANG, RADAR MALANG - Presiden Prabowo Subianto resmi memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).Langkah strategis ini diambil setelah beliau memimpin diskusi intensif bersama 22 pakar lingkungan, peneliti, akademisi dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (24/9).
Berbeda dengan pola penanganan kebakaran hutan dan lahan yang selama ini cenderung reaktif, BPGMN dirancang khusus untuk mengedepankan aspek mitigasi dan pencegahan dini. Pendekatan ini dinilai jauh lebih efektif dan efisien dari segi anggaran negara.
Lembaga baru ini akan dipimpin oleh para ilmuwan serta professional, dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Sebagai catatan, lembaga ini menjadi suksesor struktual setelah Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dibubarkan pada akhir 2024 lalu.
Santer dikonfirmasi oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, meski bertanggung jawab langsung kepada negara, pengelolaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta penyusunan Rencana Kerja (RPSK) BPGMN tetap terintegrasi di bawah Kementerian Kehutanan.
Operasional pencegahan karhutla berbasis lahan gambut akan difokuskan penuh pada enam provinsi rawan, yaitu Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Kelembagaan ini akan mengadopsi sistem pelacakan titik panas mutakhir berbasis kecerdasan buatan (AI) yang disokong oleh BRIN. Di tingkat tapak, program dijalankan lewat skema pencegahan presisi berbasis desa dengan menggandeng kelompok Masyarakat Peduli Api demi menciptakan kemandirian ekonomi sekaligus perlindungan ekologis.
