MALANG, RADAR MALANG – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar Aksi Nasional Pendidikan di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (5/10/2026). Aksi yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.00 WIB tersebut membawa empat tuntutan utama terkait kebijakan pendidikan nasional.
BEM SI mendesak pembahasan dan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dilakukan secara partisipatif dan komprehensif. Mahasiswa menilai penyusunan kebijakan pendidikan perlu melibatkan masyarakat dan kelompok yang terdampak langsung.
Tuntutan berikutnya adalah realisasi pendidikan gratis mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. BEM SI juga menyoroti kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah.
Selain itu, mahasiswa meminta adanya jaminan keberlanjutan perguruan tinggi swasta (PTS) apabila kebijakan pendidikan tinggi gratis diterapkan. Mereka menilai perubahan kebijakan pendidikan harus tetap mempertimbangkan keberlangsungan PTS.
Aksi tersebut juga berpotensi berdampak terhadap arus lalu lintas di sekitar Gedung DPR, terutama Jalan Gatot Subroto. Kepolisian menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional berdasarkan kondisi massa di lapangan.
Sebanyak 3.983 personel gabungan dari TNI, Polri, pemerintah daerah, dan Pengamanan Dalam (Pamdal) dikerahkan untuk mengamankan aksi.
Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Akhmadi mengimbau masyarakat menghindari kawasan tersebut selama aksi berlangsung.
“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat yang akan beraktivitas melintasi kawasan tersebut untuk berhati-hati dan mencari rute alternatif untuk menghindari kemacetan selama aksi berlangsung,” ujar Akhmadi.
Aksi BEM SI menjadi perhatian karena tuntutannya menyangkut akses pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, serta arah kebijakan pendidikan nasional. Di sisi lain, pengamanan dan rekayasa lalu lintas dilakukan untuk menjaga aktivitas masyarakat tetap berjalan selama demonstrasi.
Baca Juga: Demo Buruh 17 September Ditunda, KBPBI Pilih Jalur Dialog dengan DPR
Editor : Aditya N. RianSumber : dikelola dari beberapa sumber