Komisi III DPR Bahas 13 Aspek Tindak Pidana dalam RUU Perampasan Aset
MALANG, RADAR MALANG – Komisi III DPR RI kembali membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dengan meminta masukan dari kalangan advokat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/10/2026). Pembahasan ini menyoroti 13 aspek tindak pidana sekaligus pentingnya mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan aturan tersebut.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, masukan dari berbagai pihak diperlukan agar RUU Perampasan Aset dapat menjadi instrumen hukum yang efektif tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat.
Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) tersebut, Komisi III menghadirkan Ketua Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Nasional Bersatu Jamin Ginting, advokat Amin Fahrudin, serta Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Ahmad Fikri Assegaf.
Sahroni menyebutkan, puluhan narasumber telah dilibatkan untuk memberikan pandangan mengenai rancangan regulasi tersebut. Salah satu perhatian utama ialah mencegah penggunaan aturan sebagai sarana penyalahgunaan kekuasaan.
“Ini narasumber sudah puluhan yang kami undang dan semua pada prinsipnya sama, agar RUU ini bukan menjadi alat kekuasaan atau abuse of power bagi aparat penegak hukum,” ujar Sahroni.
Sementara itu, Amin Fahrudin menyoroti rumusan tindak pidana dalam Pasal 4 ayat (2), khususnya frasa “tindak pidana ekonomi lainnya” yang dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Ia juga menilai setiap jenis tindak pidana membutuhkan parameter kerugian yang jelas.
"Nah, apakah bisa kerugian nasabah itu ditarik menjadi kerugian keuangan negara?" katanya.
Menurut Amin, karakteristik setiap tindak pidana berbeda sehingga mekanisme penanganannya perlu disesuaikan. Masukan tersebut diharapkan membantu Komisi III menyusun aturan perampasan aset yang tegas, terukur, dan tetap menjamin kepastian hukum sebelum disahkan.
