Dari ujung telpon, nada pria ini terlihat gemas. Karena merasa persoalan bangunan yang mengganggu pengendara jalan dari arah selatan atau Kedungkandang menuju exit tol di Madyopuro itu tak kunjung tuntas. Bahkan sudah dua periode kepala daerah, belum juga ada tanda-tanda penyelesaian. Buntu.
“Padahal kalau saja ada kemauan, solusinya gampang!” ungkap si pria ini menggebu-gebu. Saya bertanya, gimana caranya? “Ya harus dibeli. Kalau pemerintah tidak mau membeli, kita saja yang membeli. Patungan seluruh warga,” yakin dia. ”Oke, ayo!” jawabku.
Dan benar saja, tiga hari kemudian, papan banner besar ukuran sekitar 3x2 meter terpasang di Jalan Ki Ageng Gribik. Dalam banner dengan dominasi warna kuning itu tertulis Penggalangan Dana Pembebasan Tanah untuk Fasilitas Umum di Jalan Ki Ageng Gribik. Tampak juga tulisan besar: Forum Komunikasi Rakyat Malang (Fokamora). Ternyata pria yang menelpon saya tadi salah satu koordinator Fokamora.
Terlepas apa pun motif di balik aksi ini, saya melihat dari sisi baiknya saja. Saya yakin mereka ingin gangguan kelancaran lalu lintas di jalan kembar tersebut segera teratasi. Salah satu cara ya hanya dengan membeli lahan milik warga yang menjorok ke jalan raya itu. Pemerintah juga tidak perlu baper dengan aksi ini. Tidak perlu merasa tersindir. Bisa jadi, mereka justru ingin meringankan beban pemerintah yang kian berat. Dana banyak terkuras ke penanganan Covid-19.
Dari situlah, justru Fokamora ingin menunjukkan, kalau pemda ada kesulitan, warga Kota Malang tanpa dimintai bantuan pun berinisiatif untuk berkreasi. Kira-kira inilah yang disebut People Ngalam Power. Ups…jangan alergi dulu dengan istilah People Power.
Memang, selama ini People Power dikonotasikan negatif. Yakni gerakan massa untuk menggulingkan kekuasaan. People Power ini begitu populer setelah rakyat Filipina berhasil menggulingkan Presiden Ferdinad Marcos pada 1986. Bahkan hingga kini, istilah tersebut masih dipakai di sejumlah negara untuk upaya kudeta, termasuk di Indonesia.
Namun, sekali lagi, People Ngalam Power tidak ada kaitannya dengan politik. Ini saya rasa murni gerakan kepedulian dari warga agar kotanya lebih baik. Ini sebagai bentuk cinta warga terhadap kotanya sendiri. Gerakan seperti ini bukan kali pertama saja di Kota Malang. Jauh sebelumnya, sudah ada ”people power” bertema Bersih-Bersih Kali Brantas. Kala itu diinisiasi Jawa Pos Radar Malang. Kebetulan saya ditunjuk menjadi salah satu koordinatornya. Ini sukses luar biasa. Setidaknya ada 10.000 warga terlibat dalam aksi ini. Bahkan Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya saat itu hadir sebagai saksi gerakan kepedulian ini.
Sebelumnya, gerakan People Ngalam Power juga telah melahirkan empat jembatan. Semuanya tanpa dana dari pemda serupiah pun. Pertama Jembatan Betek, Jembatan Tajinan, Jembatan Tasikmadu, dan Jembatan Kalimetro, Merjosari. Ini hasil inisiasi Jawa Pos Radar Malang bersama Universitas Brawijaya. Bahkan, atas inisiasi koran ini pula, satu masjid megah berdiri di Sidera, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Ini juga tanpa menggunakan APBD.
Kembali ke soal penggalangan dana untuk pembelian lahan, senyampang ada niatan tulus, seyogyanya semua warga mendukungnya. Toh, ini juga untuk kepentingan semua masyarakat. Selama ini memang cukup ironi. Kawasan Ki Ageng Gribik, saat ini boleh dibilang sebagai etalase Kota Malang, ternyata ada jalan yang begitu sempit. Penyebabnya hanya karena ada satu lahan dan bangunan milik pribadi yang belum bisa dibebaskan. Nah, dengan kekuatan warga secara bersama-sama, saya yakin, problem yang mengganjal di Ki Ageng Gibik itu segera tuntas. Aaamin. (kritik dan saran di IG: abdulmuntholib14) Editor : Indra Andi