Terlebih negara memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Dengan demikian, perlu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Sebagai rektor, yang menjadi kekhawatiran saya adalah apakah karya tulis atau riset yang sudah dipublikasikan di jurnal internasional mudah diakses? Terutama, bagi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH) yang juga memiliki tuntutan mencapai standar kelas dunia. Sebab karya tulis maupun riset yang dilakukan didanai uang rakyat. Dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan begitu, hasilnya tentu harus bisa dirasakan masyarakat. Bukan hanya diakses oleh dunia internasional.
Asumsi saya, belum seluruh kelompok masyarakat memiliki akses terhadap riset yang dilakukan perguruan tinggi. Begitu pula usaha mikro kecil dan menagih (UMKM) hingga dunia industri di Indonesia. Padahal, perguruan tinggi memiliki misi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Untuk mencapai misi seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, perguruan tinggi sudah semestinya bekerja sama dengan lintas sektor. Seperti lembaga penelitian, lembaga pengabdian masyarakat, hingga media massa. Baik media cetak maupun media digital.
Melalui kerja sama lintas sektor, karya tulis dan riset akan lebih mudah untuk disalurkan kepada masyarakat. Tentu dengan bahasa lokal atau bahasa Indonesia, sehingga bisa dipahami masyarakat serta komunikatif. Apalagi, belum semua masyarakat memiliki tingkat literasi yang tinggi. Tak hanya itu, saat ada ide atau inovasi dari riset, masyarakat bisa cepat mengadopsinya. Terutama ide-ide yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).
Para pendiri bangsa juga sudah berpesan, setelah merdeka Indonesia ingin menjadi negara yang berdaulat. Bukan hanya di bidang politik, tapi juga kedaulatan di bidang Iptek. Salah satu indikator bangsa yang berdaulat dan maju di bidang IPTEK adalah tingkat literasi.
Belajar dari negara-negara lain, seperti Amerika Serikat yang mengalami kemajuan signifikan, kemajuan terjadi saat perguruan-perguruan tinggi di sana menemukan banyak inovasi. Terutama pada waktu migrasi orang-orang Eropa selama Perang Dunia II sampai perang usai.
Selain Amerika, kemajuan yang signifikan karena kedaulatan di bidang Iptek juga dibuktikan oleh Jepang. Negeri matahari terbit itu mampu menjadi bangsa yang maju karena tingkat literasi masyarakat dan pendidikannya yang meningkat. Demikian pula China yang memiliki penguasaan dan pengembangan Iptek yang luar biasa. Sehingga China maupun dua negara lainnya menjadi negara yang relatif berdaulat di bidang Iptek.
Indonesia pun juga bisa mengalami hal yang sama. Syaratnya, perguruan tingginya berani merintis program pengembangan inovasi dan teknologi yang strategis. Ini menjadi tantangan bagi kampus bahwa inovasi dan kreasi hanya mungkin bisa berkembang maksimal kalau berbasis Iptek.
Di samping mencerdaskan kehidupan bangsa, para perguruan tinggi juga ingin mandiri secara finansial. Sehingga tidak hanya bergantung pada APBN maupun UKT, tapi juga mengembangkan pemasukan atau income generated.
Dalam hal pengembangan IPTEK, saat ini Universitas Negeri Malang (UM) misalnya sedang melakukan pengelolaan air hujan sebagai air minum. Dengan begitu, hasil riset yang dilakukan bisa turut dirasakan masyarakat sebagai berkah sekaligus turut melestarikan SDGs atau Sustainable Development Goals. Dampak lainnya, kelangkaan air bisa diminimalkan. (*) Editor : Mardi Sampurno