Sinyal Reshuffle Kabinet Mencuat, Ini Respons PDIP, Demokrat, dan Golkar
JAKARTA, RADAR MALANG – Sejumlah pimpinan partai politik memberikan tanggapan terhadap kabar reshuffle atau perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak istimewa Presiden Prabowo. Ia meminta agar hal tersebut ditanyakan kepada istana.
"(Reshuffle) hak prerogatif Presiden, silakan tanya ke Istana," ungkap Puan.
Baca Juga: Baleg DPR Tambah 5 RUU Baru ke Prolegnas Prioritas 2026
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan hal serupa. Menurutnya, perombakan kabinet merupakan kewenangan penuh presiden.
“Karena bagaimanapun seluruhnya itu adalah otoritas dan hak prerogatifnya Presiden. Jadi Pak Presiden melakukan reshuffle atau tidak, itu adalah urusannya beliau,” jelas Herman.
Ia memberikan kepercayaan penuh kepada presiden agar dapat menjalankan tugas dengan baik serta mampu menghadapi berbagai tantangan.
“Kami serahkan saja supaya juga beliau bisa kerja dengan nyaman dan mampu untuk melewati berbagai tantangan dalam pembangunan ini,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Golkar di DPR Muhammad Sarmuji menyatakan bahwa ia belum mendengar mengenai rencana perombakan kabinet. Ia menyebut Golkar sepenuhnya menyerahkan hal tersebut kepada Presiden.
"Saya enggak tahu, itu kan wewenang Presiden. Nanti tergantung Presiden merenung, 'perlu enggak ya reshuffle ya?', gitu. Kira-kira begitulah kira-kira," ujarnya.
Ketika ditanya mengenai isu ketua umumnya, Bahlil Lahadalia yang disebut akan menempati posisi menteri koordinator, ia mengaku belum mengetahui informasi tersebut. Ia justru memuji kinerja Bahlil sebagai Menteri ESDM yang dinilai berjalan baik.
