PEKAN lalu, Pemkab Malang mengeluarkan keputusan yang positif namun bakal merepotkan warganya.
Tujuannya baik, yaitu meluruskan nama-nama desa yang salah penulisan maupun pemenggalan suku kata kurang pas.
Tapi risikonya, warga di desa tersebut harus memperbarui data administrasi kependudukan (adminduk), termasuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
Total ada tujuh desa yang bakal mengalami perubahan nomenklatur.
Desa Sumbermanjing Kulon diubah pemenggalan suku kata menjadi Sumbermanjingkulon.
Demikian juga Desa Bunut Wetan menjadi Bunutwetan, dan Lang-Lang berganti menjadi Langlang.
Lalu desa yang mengalami perubahan pengejaan adalah Pringgondani menjadi Pringgodani, Gedok Kulon menjadi Gedogkulon, dan Ngebrug menjadi Ngebruk.
Data Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Malang mencatat ada 40 ribu warga yang wajib ber-KTP di tujuh desa tersebut.
Mereka lah yang bakal terkena dampak dari perubahan nama desa.
Setidaknya harus mondar-mandir untuk mengurus ulang KK dan KTP-nya.
Perubahan nama desa tersebut masih bersifat usulan.
Harus melalui beberapa tahapan sebelum disahkan menjadi peraturan daerah (Perda).
Setelah usulan disampaikan eksekutif dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang beberapa hari lalu, selanjutnya menunggu pandangan umum dari legislatif.
Kemudian jawaban eksekutif, baru disahkan bersama-sama oleh eksekutif-legislatif.
Prosesnya memang masih panjang, tapi hampir pasti akan disetujui.
Perubahan nama desa atau alamat tidak hanya dialami Kabupaten Malang.
Desa di Buleleng, Provinsi Bali juga mengalami perubahan nama.
Salah satunya Desa Tista berganti menjadi Dapdap Putih.
Sedangkan di Jakarta Timur, nama salah satu jalan diubah.
Akibatnya, ribuan warga harus mengurus ulang administrasi kependudukan.
Termasuk perubahan identitas di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) bagi yang mempunyai kendaraan.
Untuk meringankan beban warganya, Pemprov Bali maupun DKI Jakarta menggelar program jemput bola.
Warga terdampak tidak perlu repot-repot datang ke kantor dukcapil untuk memperbarui KTP maupun KK.
Sebab pemerintah langsung mendatangi warga dan menyediakan loket pelayanan di masing-masing permukiman.
Ada baiknya Pemkab Malang juga jemput bola di tujuh desa terdampak.
Jangan sampai warga terbebani, sehingga tidak mau memperbarui adminduknya.
Tentu semuanya akan rugi, baik warga bersangkutan maupun Pemkab Malang.
Adminduk bukan sekadar identitas, tapi berpotensi menjadi instrumen untuk menjalankan program-program pemerintah.
Filsuf Prancis Michel Foucault berargumen, identitas penduduk bukan sekadar urusan personal, tapi bagian dari mekanisme kekuasaan negara untuk mengawasi, mengatur, dan mengontrol rakyat.
Prinsipnya, negara mengelola kehidupan warganya melalui sistem administrasi dan pencatatan.
Foucault menyebutnya sebagai konsep biopolitics.
Di sisi lain, warga di tujuh desa juga rugi jika tidak memperbarui KTP.
Kerugiannya dijabarkan oleh Hannah Arendt.
Pakar politik berpengaruh asal Jerman itu mengungkap bahwa identitas atau KTP merupakan simbol keberadaan warga diakui negara.
Dengan demikian, hak-hak sebagai warga terakomodasi dalam KTP.
Tanpa identitas legal yang diakui negara, seseorang akan kehilangan akses terhadap hak-hak fundamental seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.
Oleh karena itu, jika nanti Perda tentang perubahan desa disahkan, semua pihak harus proaktif menindaklanjutinya.
Pemerintah memberikan kemudahan layanan, sementara warga mengimbanginya dengan memperbarui adminduk secepatnya.
Bagaimana menurut Anda?
Editor : A. NugrohoSumber : Radar Malang