Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kegiatan Sensus Tak Berkaitan dengan Pajak

N
SENSUS: Petugas sensus ekonomi menggali informasi di salah satu rumah warga Kota Malang, kemarin.
SENSUS: Petugas sensus ekonomi menggali informasi di salah satu rumah warga Kota Malang, kemarin.

Advertisement

MALANG KOTA, RADAR MALANG - Pengerjaan data sensus ekonomi di Kota Malang menyasar 460 ribu kartu kelurahan dan usaha. Sensus itu harus dirampungkan oleh 627 petugas hingga akhir Agustus mendatang. Saat ini pengerjaan sensus ekonomi sudah mencapai 70 persen.

Tiap petugas sensus ekonomi diberi jatah 750-800 KK untuk disurvei. Mereka hanya diberi waktu 2,5 bulan. Kendati demikian, perjalanan petugas sensus ekonomi untuk menggali data dari penduduk tak selalu berjalan mulus.

Advertisement

Kendala utama petugas yaitu banyak penduduk yang sulit ditemui saat pagi hari hingga siang hari. Itu akibat, mayoritas masyarakat saat itu sedang bekerja. Sehingga proses sensus terpangkas mulai siang hingga malam hari saja.

”Kami minta petugas sensus agar pandai mengatur waktu di lapangan, sebab beban targetnya cukup tinggi,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang Umar Sjaifuddin. Tahun ini, ada 401.926 KK yang harus disensus. Dengan perincian 265.599 keluarga dan sisanya pelaku usaha. Namun, masih ada potensi tambahan dari prelist berjalan atau data yang baru ditemukan di lokasi.

Sebagian petugas sensus juga sempat mengalami penolakan dari masyarakat. Alasannya beragam, ada yang takut penipuan hingga takut terkena pajak. Umar sudah memaksimalkan sosialisasi sensus ekonomi itu melalui berbagai pendekatan, termasuk arahan dari RT/RW setempat.

”Saya tegaskan kegiatan sensus ekonomi ini tidak berkaitan dengan pajak dan bukan program dadakan,” lanjut Umar. Sensus ini memang agenda rutin yang dilakukan tiap 10 tahun sekali. Apabila ada masyarakat yang takut dengan penipuan, pihaknya sudah membekali petugas dengan rompi hitam, name tag yang disertai barcode, hingga surat tugas.

Menurutnya, perlu dipahami juga bahwa sensus ekonomi tahun ini sudah dirancang melindungi kerahasiaan tiap responden. Untuk itu, data tiap responden sudah dilindungi sesuai undang-undang yang berlaku. (aff/gp)

Advertisement
Editor : A. Nugroho
Sumber : Radar Malang

Artikel Terkait

Pemkot Malang Hapus Denda Pajak Daerah Selama Agustus, Tunggakan PBB Sejak 1994 Bisa Dibayar tanpa Sanksi

Pemkot Malang Hapus Denda Pajak Daerah Selama Agustus, Tunggakan PBB Sejak 1994 Bisa Dibayar tanpa Sanksi

Pemkot Malang menghapus denda pajak daerah sepanjang Agustus 2026. Program ini berlaku untuk tunggakan PBB sejak 1994 hingga pajak daerah lainnya sebagai bagian dari peringatan HUT ke-81 RI.

Bebaskan Ojol Tak Bayar Tunggakan Pajak Kendaraan Berlaku di Semua Wilayah Jawa Timur

Bebaskan Ojol Tak Bayar Tunggakan Pajak Kendaraan Berlaku di Semua Wilayah Jawa Timur

Pengemudi ojek online (ojol) golongan tertentu mendapatkan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Mereka yang masuk desil satu sampai desil empat dalam DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional)

Begini Nasib UMKM di Malang Raya Jika Pajak Dipungut Marketplace

Begini Nasib UMKM di Malang Raya Jika Pajak Dipungut Marketplace

Pelaku UMKM mengeluhkan pembayaran pajak yang langsung dipungut oleh pengelola marketplace. Per 1 Agustus lalu, pembayaran pajak Pajak Penghasilan (PPh) 0,05 persen langsung dipotong setiap produk terjual.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer