Artikel ini ditulis oleh: Muhammad Rizki A.R, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Mahasiswa Malang
Wacana pembangunan alun-alun die Kepanjen, Kabupaten Malang, kembali menguat seiring rencana pembiayaan melalui pinjaman daerah sebagaimana diberitakan sejumlah media di Malang. Dengan estimasi anggaran Rp350–Rp450 miliar, pemerintah daerah menghadapi tantangan besar. Namun, alih-alih menjadi hambatan, pembangunan ini sepatutnya dipandang sebagai investasi jangka panjang yang dapat memberi dampak luas bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Sebagai ibu kota Kabupaten Malang, Kepanjen hingga kini belum memiliki ruang publik yang benar-benar representatif. Kondisi ini mendorong masyarakat, khususnya generasi muda dan mahasiswa, mencari alternatif ruang terbuka di daerah lain seperti Kota Malang. Padahal, keberadaan alun-alun bukan sekadar pelengkap kota, tetapi juga simbol identitas daerah sekaligus pusat interaksi sosial. Di berbagai daerah, alun-alun terbukti menjadi ruang hidup masyarakat yang dinamis, mulai dari rekreasi hingga kegiatan komunitas.
Baca Juga: Alun-Alun Kepanjen Malang Telan Biaya hingga Rp 300 Miliar
Dalam konteks tersebut, pembangunan alun-alun di Kepanjen menjadi sangat relevan. Lebih dari ruang terbuka hijau, alun-alun dapat dirancang sebagai ruang multifungsi yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Kehadiran pelaku UMKM, ruang komunitas, serta kegiatan budaya dan sosial akan menciptakan ekosistem yang hidup. Selain itu, ruang publik yang tertata juga meningkatkan kualitas lingkungan serta memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi masyarakat.
Dari sisi ekonomi, keberadaan alun-alun akan mendorong perputaran ekonomi lokal. Aktivitas yang terpusat di satu ruang publik memberi peluang bagi pedagang kecil, pelaku usaha kreatif, hingga sektor informal untuk berkembang. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah sekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar.
Terkait pembiayaan melalui pinjaman daerah, langkah ini perlu disikapi secara bijak karena membawa konsekuensi fiskal. Namun, jika direncanakan dengan matang dan digunakan untuk proyek produktif, pinjaman dapat menjadi instrumen percepatan pembangunan. Dalam hal ini, alun-alun Kepanjen memiliki potensi memberikan nilai balik secara ekonomi maupun sosial, sehingga kebijakan tersebut dapat dipandang sebagai keputusan yang rasional dan terukur.
Baca Juga: Alun-Alun Malang sampai Kajoetangan Heritage Diserbu Ribuan Wisatawan Per Hari
Dari sudut pandang penulis sebagai mahasiswa yang tinggal di Kepanjen, rencana ini layak disambut positif. Terdapat harapan bahwa alun-alun tidak hanya menjadi ruang fisik, tetapi juga ruang ekspresi bagi generasi muda untuk berdiskusi, berkarya, dan mengembangkan kreativitas. Kehadiran ruang publik yang inklusif juga penting untuk memperkuat rasa kebersamaan dan identitas lokal.
Meski demikian, dukungan terhadap pembangunan ini harus disertai pengawasan yang ketat. Transparansi dalam pengelolaan anggaran, kejelasan konsep pembangunan, serta komitmen menjaga fungsi publik harus menjadi prioritas. Partisipasi masyarakat juga perlu dibuka agar alun-alun benar-benar mencerminkan kebutuhan bersama dan tidak kehilangan esensinya karena terlalu berorientasi komersial.
Pada akhirnya, pembangunan alun-alun Kepanjen bukan sekadar proyek fisik, tetapi langkah menuju masa depan sosial Kabupaten Malang. Dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan yang bertanggung jawab, alun-alun ini berpotensi menjadi pusat kehidupan baru yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, wacana ini tidak hanya layak didukung, tetapi juga perlu dikawal bersama agar benar-benar terwujud sesuai kepentingan publik (*)
Editor : A. Nugroho