MALANG KOTA - Penjualan mobil listrik (molis) di Malang Raya berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023 lalu, angka penjualan di masing-masing diler masih berkisar 2 persen dari total transaksi. Kini, diler yang memiliki produk mobil listrik menyebut bahwa angka penjualannya naik drastis.
Persentasenya berkisar di angka 50 persen dari total penjualan. Sayangnya, pada awal tahun ini penjualan mobil listrik sedikit terganggu. Itu karena insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) berhenti sejak 31 Desember 2025 lalu.
Dasarnya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12 Tahun 2025. Hingga kini, belum ada putusan baru terkait PPN DTP bakal diperpanjang atau tidak. Ketidakpastian perpanjangan insentif itulah yang berpengaruh pada pasar mobil listrik.
Saat ini, diler mulai ragu menentukan langkah bisnis mereka untuk jangka panjang. Seperti memastikan harga mobil untuk pembeli.
”Sementara harga mobil di diler kami sudah mengalami penyesuaian, rata-rata naik hingga Rp 20 juta, dan PPN-nya ditanggung diler,” ujar Dheny Atmaja, Branch Manager Chery Malang.
Baca Juga: Karcis Bendungan Lahor Kabupaten Malang Masuk Pajak Hiburan
Kendati demikian, Dheny menyebut bahwa pihak diler tidak bisa terus-terusan men-subsidi PPN itu. Apabila tidak kunjung ada putusan dari pemerintah, terpaksa pihaknya harus kembali menyesuaikan harga mobil. Itu bakal membuat harga mobil listrik makin mahal ke depannya.
Padahal, saat ini masyarakat di Malang mulai banyak yang sadar terhadap kendaraan ramah lingkungan. Sehingga, ekosistem mobil listrik sudah mulai unggul. Ditambah isu kualitas bahan bakar yang sempat menurun tahun lalu menjadi pemicu besar perpindahan minat masyarakat dari mobil konvensional ke mobil listrik. (aff/by)
Editor : Aditya Novrian