MALANG KOTA - Pasangan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD bertekad menjadikan Indonesia sebagai sentra industri halal.
Program itu setidaknya sudah mulai berjalan di Kota Malang.
Salah satunya dengan melakukan pembinaan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Ketua DPC PDIP I Made Riandiana Kartika mengatakan, tahun ini Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengucurkan dana Rp 1,5 miliar untuk pembinaan pelaku UMKM, termasuk fasilitas pengurusan sertifikat halal secara gratis.
Kendati begitu, lanjutnya, tak serta merta dilakukan secara cuma-cuma.
Made menyebut, sebelumnya para pelaku UMKM dibekali pengetahuan dan keterampilan memproduksi olahan secara bersih, sehat, dan halal.
“Jadi, mulai pemilihan bahan hingga proses produksi kami dampingi,” ujar Made yang juga ketua DPRD Kota Malang.
Dia menyampaikan, di luar binaan Pemkot Malang ada juga pelaku UMKM yang mengurus sertifikasi halal secara mandiri.
Ada beberapa tahap yang harus dilalui dalam pengurusan sertifikasi halal, sebelum akhirnya sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Made mengatakan program industri halal itu memperoleh dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya ialah PCNU.
Sebab, program itu diyakini mampu mendorong pemenuhan hak umat muslim terhadap produk olahan makanan dan minuman yang halal.
Dia juga menilai bahwa hal industri halal tidak hanya akan memperluas pangsa pasar dagang produk lokal.
Tapi juga bisa menarik wisatawan, baik lokal maupun internasional untuk berkunjung ke Kota Malang.
Sebab dengan begitu wisatawan tidak akan kesulitan mencari produk halal.
Meski begitu, Made mengaku tak bisa mewajibkan semua produk untuk memiliki sertifikat halal.
Produk-produk non-halal cukup diberikan tanda yang jelas bahwa itu merupakan non-halal.
“Kota Malang ini kan miniaturnya Indonesia. Masyarakatnya beragam,” ungkap politisi PDIP, parpol pengusung Ganjar-Mahfud itu.
Dia menargetkan, program industri halal bisa tercapai dalam kurun waktu 2 tahun jika hal itu akan dilakukan secara bertahap.
Tentu saja dengan dukungan anggaran khusus yang dikeluarkan dari APBD. (dre/dan)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana