Kota Batu Hadirkan Wajah-Wajah Baru
MALANG KOTA – Sepekan menjelang pendaftaran calon kepala daerah ke KPU, belum ada satu pun pasangan calon besutan parpol di Kota Malang yang mendeklarasikan diri.
Pergerakan lobi untuk menjalin koalisi masih bergerak dinamis.
Beda dengan Kabupaten Malang dan Kota Batu yang sudah diwarnai deklarasi sejumlah bakal pasangan calon.
Sebenarnya, embrio poros koalisi parpol di Kota Malang sudah terlihat.
Yang pertama, kekuatan pendukung Abah Anton.
Mantan wali kota periode 2013-2018 itu mengklaim didukung lima partai politik.
Di antaranya PKB, Nasdem, Demokrat, PKS, dan Golkar.
Tapi klaim itu belum 100 persen.
PKS masih berada di persimpangan, apakah merapat ke Anton atau Wahyu Hidayat.
”Kalau PKB dapat rekomendasi. Empat parpol lainnya mendapat respons positif,” tuturnya.
Dengan dukungan PKB, Nasdem, dan Demokrat, Anton sebenarnya sudah bisa mendaftar sebagai calon wali kota.
Gabungan perolehan kursi ketiga partai itu berjumlah 14.
Baca Juga: Amankan Pilkada 2024 di Kota Malang, Siagakan 3.000 Personel Gabungan
Terdiri dari 8 milik PKB, Demokrat dan Nasdem masing-masing tiga.
Sementara syarat minimal pencalonan adalah didukung parpol atau gabungan parpol dengan 9 kursi legislatif.
”Dari PKB mendapat tugas mencari calon wakil wali kota. Sejauh ini kemungkinan ada tiga, Yakni Ahmad Fuad, Ali Muthohirin, dan salah satu pengusaha di Kota Malang,” imbuh Anton.
Sementara itu, poros lainnya diinisiasi Partai Gerindra.
Partai itu mengusung Wahyu Hidayat yang memiliki enam kursi.
PSI sudah bergabung dengan menyodorkan Ali Mutohirin.
Tapi, koalisi Gerindra dengan PSI baru menghasilkan 8 kursi legislatif.
Butuh tambahan partai untuk memenuhi syarat minimal pencalonan, yakni 9 kursi.
Satu parpol yang diharapkan adalah PKS.
Jika koalisi tiga partai itu terealisasi, mereka memiliki modal 15 kursi di legislatif.
”Kalau Gerindra dan PSI memang sudah fixed. Untuk tambahan partai lain biar ketua(DPC Gerindra, red) yang mengumumkan,” tutur Wahyu Hidayat.
Kendala pencalonan wahyu justru ada penentuan kandidat wakil.
Baca Juga: Bawaslu Kabupaten Malang Temukan 8 Indikasi Kerawanan Pilkada
PSI dan PKS sama-sama menginginkan posisi tersebut.
Wahyu mengaku tidak bisa mengambil keputusan sendiri.
Dia menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada kesepakatan partai pengusung.
“Tugas saya menjemput rekomendasi partai dan menyiapkan deklarasi. Kalau urusan N2 (calon wakil wali kota) biar partai yang menentukan,” tandas mantan Sekda Kabupaten Malang itu.
Satu poros lain yang tidak boleh dianggap remeh adalah PDI-P.
Dengan perolehan sembilan kursi, mereka bisa mengusung paslon tanpa berkoalisi.
”Kami sangat dinamis, idealnya memang N1. Tapi kalau misal nanti mendapat N2 juga tidak masalah,” ujar Ketua DPC PDI-P Kota Malang I Made Riandiana Kartika.
Poros itu akan sangat kuat seandainya menggandeng Golkar yang memiliki 6 kursi legislatif.
Made pun mengakui sudah ada komunikasi dengan partai beringin.
Yang masih menjadi pertimbangan, para pimpinan Golkar Kota Malang sudah mendeklarasikan dukungan Sofyan Edi Jarwoko menjadi calon wali kota.
”PDI-P selalu memprioritaskan kader. Tapi ada kemungkinan bisa mendukung pihak eksternal untuk pilkada tahun ini,” kata Made.
Baca Juga: Polres Malang akan Terjunkan 780 Personel Pengaman Pilkada 2024
Tiga Paslon di Batu
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Batu kemungkinan juga bakal diikuti tiga paslon.
Yakni, Kris Dayanti-Kresna Dewanata Prosakh dari koalisi PDIP dan Nasdem, paslon Nurochman-Heli Suyanto dari koalisi PKB, Gerindra, dan PKS, serta Firhando Gumelar yang belum memiliki calon wakil (diusung Golkar, PAN, dan Demokrat).
Ketua DPC PDIP Kota Batu Punjul Santoso mengakui belum ada keputusan resmi memasangkan KD dengan Dewa yang merupakan ketua (DPD) Nasdem Kota Batu.
Namun, komunikasi resmi antara kedua parpol itu sudah dilakukan pada Senin malam (19/8).
Bahkan Nasdem juga melakukan komunikasi dengan DPD PDIP Jatim dan DPP PDIP.
”Kami menilai hal itu sebagai bentuk keseriusan partai Nasdem. Tapi keputusan akhir menjadi kewenangan DPP,” imbuhnya.
Sementara itu, PKB dan Gerindra lebih dulu terang-terangan untuk menjalin berkoalisi.
Masing-masing ketua DPC partai itu sudah mendapatkan rekomendasi dari masing-masing DPP.
Ketua DPC PKB Kota Batu Nurochman mengaku telah menerima rekomendasi dari DPP PKB pada Minggu (18/8) lalu di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat.
Surat rekomendasi diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar.
Nurochman tak datang sendirian.
Melainkan ditemani Ketua DPC Gerindra Kota Batu Heli Suyanto.
”Sekarang kami sudah benar-benar resmi berduet karena Pak Heli juga su- dah menerima rekomendasi secara resmi dari DPP Gerindra pada 11 Agustus lalu,” ungkapnya.
Nurochman juga mengaku optimistis bisa menggandeng PKS.
Apalagi pihaknya mengaku sudah mendapat undangan dari DPP PKS untuk melakukan penjajakan.
”Saya berharap PKS bisa bersama kami untuk memberikan dukungan yang lebih kuat,” imbuhnya.
Di tempat terpisah, Ketua DPD PAN Kota Batu H Rudi mengatakan bahwa komunikasi dengan PAN, Golkar, dan Demokrat semakin intens.
Masing-masing partai sedang mengajukan nama untuk menjadi calon wakil wali kota, mendampingi Firhando Gumelar.
Namun Rudi enggan menyebut nama.
”Yang jelas tokoh-tokoh dari tiga partai ini (Golkar, PAN, dan Demokrat) kami ajukan semua,” ungkapnya.
Rudi juga menegaskan, kemungkinan tiga partai un- tuk merapat ke partai lainnya sangat kecil.
Sebab, ketiganya sudah membulatkan tekad untuk mengusung calonnya sendiri.
Bahkan, Rudi menyebut Firhando Gumelar representasi dari kebutuhan Kota Batu saat ini.
Mencari Lawan Petahana Di Kabupaten Malang, koalisi yang dibentuk petahana H M. Sanusi dan Lathifah Shohib semakin kuat.
Setelah mengantongi surat rekomendasi (rekom) dari PKS, paslon tersebut juga sudah menerima rekom dari Partai Gerindra.
Baca Juga: Gerindra Rekom Duet Sanusi-Lathifah di Pilkada Malang
Dua parpol tersebut merupakan yang terbesar di Kabupaten Malang.
Seperti diketahui, saat pemilihan legislatif (pileg) 2024 lalu, PKB mengantongi 11 kursi dan Gerindra delapan kursi.
Dengan demikian, dua parpol tersebut sudah mengumpulkan 19 kursi.
Sanusi sebenarnya juga mendapat surat tugas dari PDIP.
Seandainya berlanjut ke rekomendasi, kekuatan petahana itu makin sulit dibendung.
Bahkan berpotensi menjadi paslon tunggal.
”Sampai saat ini kami juga masih menunggu rekom dari DPP PDIP,” ucapnya.
Sementara itu, Gunawan Wibisono HS yang merupakan kader PDIP juga mendapat rekomendasi dari parpol lain.
Yakni Partai Demokrat dan Hanura.
Tapi, gabungan dua parpol itu hanya menghasilkan dua kursi legislatif.
Masih kurang delapan kursi untuk memenuhi syarat minimal pendaftaran, yakni 10 kursi.
”Insya Allah kami ber koalisi dengan Golkar, NasDem, dan PKS,” ucapnya.
Saat pileg 2024, Partai Golkar mengantongi delapan kursi, Nasdem enam kursi, dan PKS dua kursi.
Jika tiga partai tersebut bergabung dengan Hanura dan Demokrat, maka total kursi yang dikumpulkan 18 kursi. (adk/dre/yun/fat)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana