"Jumlah tersebut naik dari 2019 lalu," terang Anggota Komisi VIII DPR RI Dra Hj Anisah Syakur MAg dalam sarasehan dan Sosialisasi Kebijakan Politik Pemerintah tentang Madrasah (21/10).
Anisah menjelaskan, selama ini terjadi dikotomi antara sekolah dan madrasah di Indonesia. Ia mencontohkan, soal potongan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), untuk sekolah di bawah Kemendikbud potongan tesebut tidak ada. "Tapi untuk madrasah tetap ada meski berlaku hanya 1 semester,” ujar wanita yang akrab disapa Ema tersebut.
Sempat hadir pula Calon Bupati Kabupaten Malang Lathifah Shohib. Menyempatkan menyapa para perwakilan madrasah Lathifa berkomitmen jika dia terpilih tidka ada lagi kesenjangan antara sekolah dan madrasah. ”Semuanya akan dapta porsi yang sama dan tidka merasa dibedakan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut para perwakilan madrasah tidak menyianyiakan kesempatannya. Kurang lebih 10 perwakilan menyuarakan keluh kesah yang dialami madrasahnya. Termasuk susahnya mencairkan dana Bosda Madrasah. Tak hanya itu mereka juga menyebutkan jika di bandingkan dengan sekolah dibawah kemendikbud besaran Bosda yang didapat oleh madrasah cukup jauh perbandingannya.
Di acara yang digelar di Hotel Atria itu diikuti sekitar 100 perwakilah madrasahBertempat di Hotel Atria kurang lebih 100 perwakilan madrasah mengikuti serap apresiasi madrasah yang dtentunya diperlukan pengawasan yang ekstra bagi pemerintah Kabupaten Malang. Terlebih dengan semua problematika yang berbeda ditiap madrasah. Guna mengakomodir problem yang ada DPW PKB Jatim memfasilitasi para Kepala Madrasah Kabupaten Malang dalam Sarasehan ipandu oleh Anggota DPRD Jatim dari Dapil VI Hikmah Bafaqih MPd serta dihadiri langsung oleh . Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) turut hadir dalam agenda sarahsehan tersebut.
Pewarta : Chosa Setya Ayu Widodo
Editor : Shuvia Rahma