Tak masuknya alokasi Bosnas dalam APBD itu menjadi pertanyaan anggota DPRD Kota Malang. Legislator menilai perlu ada transparansi terkait dana Bosnas.
“Dalam menyediakan pendanaan biaya non-personalia satuan pendidikan dasar, kami mempertanyakan pertimbangan pengurangan anggaran (Bosnas) tersebut dan bagaimana solusi yang diambil,” ujar anggota DPRD Kota Malang Suryadi kemarin (3/9).
Suryadi menambahkan, perlu ada solusi mengatasi problem tersebut jika ada pengurangan alokasi Bosnas. Sebab, beberapa tahun lalu dana Bosnas masih tercantum dalam APBD Kota Malang. Sehingga, transparansi penggunaannya bisa diawasi.
Pria yang juga menjadi Ketua Karang Taruna Kota Malang itu mendorong pemkot lebih tegas dalam penggunaan anggaran tersebut. Kota Malang yang menyandang julukan Kota Pendidikan bisa mencerminkan hal tersebut.
Suryadi juga masih melihat ada sejumlah ketimpangan saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sekolah swasta. ”Kita bisa lihat kasusnya di SD dan SMP swasta yang beberapa bulan lalu justru kekurangan siswa, maka penggunaan bosnas swasta juga akan berpengaruh,” tutur politikus Partai Golkar itu.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Malang Sutiaji dalam Perubahan APBD Tahun 2021 ini, pada belanja Disdikbud Kota Malang memang terdapat pengurangan anggaran Bosnas swasta sebesar Rp 28 miliar. Hal itu mengingat begitu strategisnya program BOS dalam menyediakan pendanaan biaya non-personalia di satuan pendidikan dasar. Pengurangan itu sesuai dengan rekomendasi BPK (badan pemeriksa keuangan) bahwa dana BOS tidak lagi dimasukkan dalam APBD.
“Sudah jelas rekomendasinya tak masuk ke APBD lagi,” kata Sutiaji kemarin.
Sehingga, katanya, anggaran tersebut tak dimasukkan lagi dalam APBD 2021. Nantinya, anggaran tersebut akan masuk ke kas sekolah swasta. Terkait pengawasannya, Sutiaji mengatakan, nanti Disdikbud Kota Malang akan mengawasi penggunaannya di masing-masing sekolah. Hal itu karena sekolah swasta di Kota Malang juga masih dalam binaan disdikbud Kota Malang.
Kepala Disdikbud Kota Malang Suwarjana SE MM juga menyatakan demikian. Anggaran Bosnas swasta sudah tak masuk lagi ke APBD. Sehingga, jumlah anggaran Bosnas swasta dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan - Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) langsung masuk ke sekolah. “Jadi sistemnya sekarang ini, dari nasional langsung ke sekolah-sekolah swasta,” kata Suwarjana.
Sebagai gambaran, mantan Kepala Bagian Umum (Kabag) Umum Pemkot Malang itu menyebutkan, di Kota Malang saat ini ada 166 sekolah swasta. Rinciannya, 87 SD dan 79 SMP. Jumlah itu belum termasuk SMA atau SMK swasta. Sehingga, anggaran Bosnas itu bakal masuk ke sekolah swasta tersebut.
Suwarjana menyatakan, anggaran tersebut masih terbilang sama seperti tahun sebelumnya. Sehingga tidak ada pengurangan. Hanya saja tak masuk ke APBD 2021. ”Nanti kami juga mengawasi penggunaan Bosnas swasta. Karena mereka (sekolah swasta) masih binaan kami,” katanya. (adn/dan/rmc)
Editor : Shuvia Rahma