MALANG KOTA - Polemik di Politeknik Kota Malang (Poltekom) Malang memasuki babak baru.
Setelah sejumlah mahasiswa mengungkap mandeknya perkuliahan dan sejumlah dosen tak gajian, pihak yayasan memberhentikan direktur Poltekom.
Pencopotan direktur diungkap oleh Ketua Yayasan Poltekom Malang M. Nur Wahyudi.
Dia membeberkan, saat ini pihaknya menggelar fit and proper test calon direktur baru.
Seleksi direktur baru masih berproses, karena harus mendapatkan persetujuan dari dewan pembina Poltekom.
"Mengenai informasi yang beredar di media, kami dari Yayasan Poltekom telah mendukung secara penuh kepada direksi. Namun direksi belum mengimbangi apa yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab mereka," beber pria yang akrab disapa Jel itu.
Terkait rekrutmen mahasiswa pada 2021 dan 2022, jumlah mahasiswa baru kian menurun.
"Di tambah lagi laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab direksi. Sejauh ini kami belum menerima laporannya, baik secara lisan atau tertulis. Ini sejak 2021," tutur Jel.
Dengan belum adanya laporan keuangan, dia mengatakan, pihak yayasan tidak bisa menambah modal lagi.
Sehingga ini kemungkinan yang mengakibatkan gaji dosen seret.
Ke depannya pihak yayasan menaruh harapan besar kepada direktur yang baru.
Dia yakin direktur yang baru berkomitmen menjalankan apa yang ditargetkannya oleh yayasan.
"Komitmen dan target tersebut menjadi harapan besar kami. Untuk itu kami dukung penuh," tandasnya.
Perihal mahasiswa, lanjut Jel, yayasan telah bertemu dengan perwakilan mereka sudah dua kali.
Berlangsung di rumahnya dan di tempat lainnya.
"Mereka (mahasiswa) pun telah memahami apa yang kami sampaikan. Karena kami akan berproses pada pergantian direktur baru, untuk keberlangsungan Poltekom," tutur Jel.
Terpisah, Direktur Poltekom Dino Sudana mengungkap, nasib direksi lebih parah daripada nasib dosen.
Pasalnya, dirinya mengaku sudah tak terima gaji sepeser pun sejak Juni 2020 lalu.
"Dosen beruntung masih terima gaji Rp 1 juta tiap bulan. Sementara kami tidak menerima sepeser pun," ucap Dino.
Dia membantah pernyataan yayasan yang menyebut direksi tidak melaporkan penggunaan anggaran sejak 2021.
Dia justru menyebut bahwa dana operasional dari Yayasan sudah mandek sejak Juni 2020 lalu.
Padahal, Dino menyebut bahwa dukungan dana dari yayasan sangat diperlukan.
Dia menganggap jabatan direktur di Poltekom ibarat merawat orang sakit.
"Kalau seperti itu, apa yang perlu dilakukan? Setidaknya ya diberikan sesuatu yang diperlukan," ungkapnya.
Saat dia masuk, jumlah mahasiswa Poltekom hanya 120 orang.
Itulah PR besar yang harus diselesaikan olehnya.
Dia mengaku telah membuat perhitungan dengan memproyeksikan kebutuhan anggaran untuk hal itu.
Lantaran kondisi finansial lembaga Poltekom tak memadai, pihaknya hanya bisa berharap pada yayasan.
Sayangnya, Dino menegaskan, sejak Juni 2020 dana operasional dari yayasan tak lagi dikucurkan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Malang Asmualik menyarankan pihak yang dirugikan terkait Poltekom bisa mengadu kepada dewan.
Agar segera dilakukan hearing antara mahasiswa, dosen, dan yayasan.
Dalam hearing nanti, dia mengatakan, juga akan dicarikan solusi terkait polemik gaji dosen yang seret.
Untuk itu, dewan juga akan mengundang Disnaker PMPTSP Kota Malang.
"Terkait tenaga kerja yang belum dibayar ini nanti bisa langsung konsultasi ke disnaker," terang Asmualik. (adk/dre/dan)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana