30 SMA Swasta di Kota Malang Tak Bisa Penuhi Pagu

MKKS Khawatir Jumlah Sekolah yang Tutup Semakin Bertambah

MALANG KOTA - Problem sekolah tak bisa memenuhi pagu saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) masih dialami oleh mayoritas SMA swasta di Kota Malang.

Dari total 37 SMA swasta, 80 persen tak mampu memenuhi pagu. (selengkapnya baca grafis).

Kabar itu disampaikan oleh Kepala Seksi (Kasi) SMA dan PKLPK Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kota Malang dan Kota Batu M. Asrofi MPd.

Baca Juga: SMA SMK Swasta di Kota Malang Ketar Ketir Kurang Siswa, Tahun Lalu Mayoritas Sekolah Gagal Penuhi Pagu

Dirinya menyebut kekurangan siswa pada SMA swasta dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Sebagai contoh, kurangnya minat siswa untuk memilih sekolah swasta.

”Kalau swasta yang dipilih pasti yang sekolah unggulan,” terangnya.

Faktor lain yang mendasari adalah kurangnya inovasi yang diberikan oleh beberapa sekolah.

Sekolah perlu menawarkan layanan pendidikan yang mampu menggaet siswa baru.

Di sisi lain, bisa membuat kegiatan agar lebih dikenal masyarakat.

Bahkan, Asrofi mengatakan, banyak SMA swasta yang memilih untuk tutup setelah tak mendapat murid sama sekali.

Awalnya, ada sebanyak 42 sekolah, kemudian susut menjadi 39 sekolah.

”Sekarang yang masih tersisa 37 sekolah saja,” bebernya.

Lebih lanjut, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Swasta Kota Malang Br Antonius Sumardi OCarm mengakui problem sekolah swasta terkait pagu beberapa tahun terakhir menjadi PR terberat.

”Mungkin butuh ada sedikit aturan baru dari Dispendik Jatim terkait PPDB. Supaya ke depan SMA swasta bisa tetap eksis,” ungkapnya.

Kendala lain yang juga memengaruhi adalah minimnya anggaran yang digelontorkan pemerintah.

Misalnya, biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOPP).

Sehingga, kebijakan tersebut jelas tidak menguntungkan bagi sekolah yang memiliki sedikit siswa.

Baca Juga: 36 SD Swasta di Malang Mampu Penuhi Pagu

”Namun, itu juga fair sebab digantungkan dengan kebutuhan siswa,” kata Kepala SMA Dempo itu.

Mardi menyebut memang ada beberapa kasus yang dikeluhkan oleh SMA swasta selama PPDB.

Misalnya, siswa yang mencabut berkas karena diterima di sekolah negeri.

”Tapi laporan itu belum kami temukan buktinya, jadi susah untuk diusut,” ungkap dia.

Mardi menambahkan, segala upaya yang dilakukan tak mampu mendongkrak jumlah siswa.

Tentu itu menjadi catatan karena dirinya tak memungkiri memang ada beberapa sekolah yang terkesan difavoritkan.

Terpisah, Waka Kesiswaan SMA Kertanegara Malang Aditya Ganis menuturkan, sekolahnya tak bisa memenuhi pagu tahun ini.

Dirinya mengaku sebenarnya tidak ada target pagu khusus yang dibuka setiap tahun.

”Kalau tahun ini 20 siswa baru kami terima,” tuturnya.

Adit menilai ketidakpenuhan pagu juga terbentur dengan minimnya anggaran yang dikucurkan.

Sehingga upaya promosi juga susah dilakukan.

Selain itu, banyaknya pagu yang dibuka di SMA dan SMK negeri juga banyak menyedot lulusan SMP. (ori/adn)

Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana