MALANG KOTA - Dana Bantuan Operasional Daerah (Bosda) untuk sekolah swasta di Kota Malang sudah dicairkan Agustus lalu.
Namun jumlah Dana Bosda sekolah swasta Kota Malang berkurang sekitar 25 persen.
Beberapa sekolah swasta Kota Malang bahkan tidak menerima dana bosda karena belum menuntaskan laporan keuangan.
Kabar itu dibenarkan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Kota Malang Rudiyanto.
Dia menjelaskan, pada awalnya dana Bosda untuk SMP swasta Rp 50 ribu per siswa.
Kemudian dinaikkan menjadi Rp 65 ribu per siswa pada 2022. Jumlah yang sama diberikan pada 2023.
Namun, pada pencairan Agustus lalu, nilainya menurun menjadi Rp 48,7 ribu per siswa.
Rudi cukup menyayangkan mengapa pemangkasan Bosda baru disampaikan pada saat pencairan.
Dampaknya, sekolah harus mengatur ulang keuangan yang sudah dikeluarkan.
”Padahal laporan keuangan kami sudah terhitung dana terpakai dengan nominal biasanya, yakni Rp 65 ribu per siswa,” terangnya.
Pemangkasan dana Bosda juga dipastikan berimbas pada honor guru.
Pasalnya, honor guru swasta selama ini lebih banyak mengandalkan kucuran dana Bosda dari pemerintah.
Rudi juga sempat mendapat informasi bahwa tahun ini ada beberapa sekolah yang tidak menerima Bosda.
Itu karena sekolah tersebut belum menuntaskan laporan keuangan.
”Kalau jumlah sekolah yang tidak menerima Bosda tahun ini, saya kurang tahu,” imbuh Kepala SMP Sriwedari itu.
Informasi serupa juga diungkapkan Kepala SMP Taman Siswa (Taman Dewasa) Suyana.
Dia mengaku tidak menerima pemberitahuan terlebih dulu tentang dana Bosda yang berkurang.
Dengan jumlah dana yang ada, Yana harus bisa mengakomodasi seluruh pengeluaran sekolah.
”Ya harus pintar untuk menentukan skala prioritas penggunaan dana Bosda,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Kota Malang Suryadi mengatakan bahwa alokasi dana Bosda untuk seluruh sekolah di Kota Malang Rp 59,3 miliar.
Pengajuan untuk sekolah swasta saja mencapai Rp 24 miliar.
Pemkot sudah berusaha mengakomodasi usulan itu.
”Namun, kemampuan anggaran kami hanya Rp 18 miliar,” ujarnya.
Dia menyebut, penandatanganan NPHD mulanya sebesar Rp 65 ribu per siswa.
Namun, karena jumlah dana yang dialokasikan terbatas, maka dilakukan pemerataan untuk sekolah swasta yang mengajukan. (ori/fat)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana