Gaji Guru SD-SMP Swasta di Kota Malang Bisa Menyusut, Penyebabnya Bosda?

 

Imbas Berkurangnya Alokasi Bosda Tahun Ini

MALANG KOTA - Jumlah Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Kota Malang untuk SD dan SMP swasta tahun ini berkurang.

Pemangkasannya mencapai 25 persen dari jumlah seharusnya.

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang Muflikh Adhim menyebut, Bosda tahun ini hanya dialokasikan untuk 9 bulan saja.

Sehingga, besaran yang diterima sekolah juga berkurang.

Sebab, alokasi bantuan untuk tiga bulan tidak dicairkan.

Adhim menyadari, sebagian alokasi Bosda digunakan sekolah swasta untuk pemberian honor guru.

Itu sah-sah saja.

Sebab, dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah yang belum ter-cover oleh Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas).

Kendati begitu, jumlah alokasi dana Bosda maupun Bosnas memiliki standar khusus.

Disesuaikan dengan aturan dari Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan.

”Untuk Bosnas maksimal 20 persen (bisa dialokasikan untuk gaji guru, red) dan Bosda maksimal 80 persen,” terangnya.

Namun, Adhim menyebut, jumlah besaran Bosda bisa sewaktu-waktu berubah.

Sebab, itu digantungkan pada pendapatan yang diterima oleh Pemkot Malang.

Sehingga, mau tidak mau sekolah harus siap jika dana tersebut tidak cair secara penuh.

”Lagi pula sumber dana dari sekolah swasta juga lebih banyak,” lanjutnya.

Selain dari Bosnas dan Bosda, ada juga dari yayasan.

Sehingga, untuk kekurangan biaya gaji guru, pihaknya menyarankan agar sekolah swasta mengandalkan dana dari yayasan.

Dia juga meminta yayasan tidak tutup mata jika sekolahnya kesulitan menggaji guru.

Sebab alokasi Bosda sifatnya hibah.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Kota Malang Rudiyanto mengakui, pemberian Bosda sangat membantu mencukupi kebutuhan sekolah.

Utamanya dari segi gaji guru. 

Pasalnya, selama ini besaran gaji guru sekolah swasta digantungkan pada kemampuan anggaran.

”Kalau pencairannya berkurang, otomatis besarannya ikut berkurang,” ungkapnya.

Dia mengatakan bila pengurangan Bosda baru terjadi tahun ini.

Sehingga sekolah belum ada persiapan untuk mencari sumber dana lain.

Sementara seluruh pemberian honor sudah disalurkan setiap bulan dengan nominal yang sama.

Kekurangan dana tersebut tentu akan menjadi masalah.

Sehingga, dia perlu memberikan pengertian kepada guru swasta terkait berkurangnya besaran honor.

”Atau paling tidak kami bisa koordinasi kembali dengan masing-masing yayasan,” ucap Kepala SMP Sriwedari itu.

Terpisah, Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Suryadi menuturkan, besaran Bosda tidak bisa dipastikan jumlah pastinya.

Sebab, alokasinya tetap disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

”Kemampuan anggaran kami tahun ini untuk sekolah swasta hanya Rp 18 miliar, padahal kebutuhannya Rp 24 miliar lebih,” ujarnya.

Dia berusaha mendorong pemkot untuk mengakomodir sekolah swasta yang kesulitan menggaji guru.

Kecuali bila memang sekolah tersebut merupakan yayasan yang kecil.

Maka pengajuan kekurangan kemungkinan bisa ditambah.

”Khususnya untuk sekolah swasta gratis, kami bisa pertimbangkan penambahan,” tandas politisi Partai Golkar itu. (ori/by)

 

Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana