SIDOARJO - Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) terkendala karena kebutuhan lahan masih belum tercukupi. Pemkab Sidoarjo sebenarnya sudah menyiapkan lahan di Desa Kajeksan, Tulangan. Namun, lahan masih kurang 0,7 hektare.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sidoarjo Bashori Alwi mengatakan, lahan yang tersedia hanya sekitar 4,3 hektare. Sedangkan pemerintah pusat meminta lahan seluas 5 hektare. ”Kami sudah berkomunikasi dengan Kementerian PU dan Kemensos soal ini,” katanya.
Menurutnya, Kementerian meminta lahan 5 hektare lebih. ”Lahan yang kami ajukan itu kurang 0,7 hektare. Itu harus segera kami penuhi, namun proses pembelian lahan tambahan tidak bisa cepat karena harus balik nama ke aset daerah,” jelasnya.
Lahan yang akan digunakan SR harus aset daerah dan tidak boleh berada di zona hijau atau lahan konservasi. Pemkab juga wajib menyerahkan lahan itu kepada pemerintah pusat sebagai bentuk komitmen kepala daerah.
”Kalau sudah luas dan statusnya jelas, baru pembangunan bisa dimulai, tapi proses itu tidak bisa selesai dalam waktu enam bulan,” ujarnya. Kendala itu membuat SR di Sidoarjo tidak bisa terselenggara dalam waktu dekat. Sekolah Rakyat nantinya akan dibangun oleh pemerintah pusat dengan anggaran sekitar Rp 210 miliar. (eza/uzi)
Editor : A. Nugroho