MALANG KOTA – Rencana pembangunan sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027 di Kota Malang mengalami perubahan. Batal dibangun di dua tempat. Akan dipusatkan di lahan Pemkot Malang di Jalan Mayjend Sungkono atau tepatnya berada di samping GOR Ken Arok.
Pada tahun ajaran 2025-2026, pelaksanaan sekolah rakyat di Kota Malang dibagi di dua tempat. Untuk jenjang SD - SMP di Gedung Poltekkom, Jalan Tlogowaru. Sedangkan jenjang SMA berada di Kantor BPSDM Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jalan Kawi.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menerangkan, pemerintah pusat berencana membangun gedung sekolah rakyat yang baru. Itu akan menampung siswa SD hingga SMA. ”Jadi yang di Poltekkom itu sementara, nanti akan dipindah ke gedung baru,” terangnya.
Pengerjaan itu sepenuhnya bakal menggunakan dana APBN. Pengerjaan proyek dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum. Sedangkan, saat sudah beroperasi Kementerian Sosial yang bertanggung jawab. ”Kota Malang akan menjadi prototype bangunan sekolah rakyat. Perkiraan anggarannya Rp 200 miliar,” jelas Wahyu.
Wahyu mengatakan, dalam program tersebut pihaknya menyediakan lahan saja. Itu karena, berdasar aturan pemerintah pusat, lahan sekolah rakyat harus milik pemerintah daerah. Tidak boleh membeli dari pribadi atau swasta.
”Sekarang masih tahapan administrasi. Karena persyaratan harus klir dulu sebelum dibangun. Kami ingin pastikan itu lahan kami dan sudah bersertifikat,” kata pemilik kursi N1 itu. Diperkirakan lahan yang digunakan sekolah rakyat seluas enam hektare.
Terkait persiapan sekolah rakyat tahun 2025-2026, Wahyu mengatakan hampir rampung. Baik dari sisi infrastruktur, siswa maupun guru. Kesiapan Kota Malang juga sudah ditinjau Kepala Staf Presiden (KSP) pekan lalu.
”Sudah siap semua, kemarin saat ditinjau juga dinilai bagus,” katanya. Nanti, Pemkot Malang yang bertugas menyiapkan siswanya dengan melakukan seleksi. Sedangkan guru disiapkan pemerintah pusat.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang Subkhan menerangkan, mekanisme penggunaan lahan Pemkot Malang untuk sekolah rakyat dilakukan pemindahan aset.
Dari yang awalnya Barang Milik Daerah (BMD), menjadi Barang Milik Negara (BMN). ”Tidak ada sistem sewa, nanti dialihkan ke negara saja. Karena mendukung program nasional,” bebernya. (adk/gp)
Editor : A. Nugroho