MALANG KOTA - Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 jenjang SMP masih dihadapkan dengan problem klasik. Yakni daya tampung di SMP negeri yang terbatas. Imbasnya, sejumlah pelajar gagal masuk ke sekolah tujuan. Kendala yang paling banyak dikeluhkan yakni jarak antara rumah dengan sekolah.
Merespons hal tersebut, kalangan DPRD Kota Malang berharap agar kualitas SMP swasta ditingkatkan. Tujuannya agar ada pemerataan kualitas dengan SMP negeri. Masukan itu cukup beralasan. Sebab, pada SPMB tahun ini, SMP swasta juga masuk dalam sistem online.
Namun, jumlah yang mendaftar ke SMP swasta sangat sedikit. Hanya 39 anak. ”Persentasenya hanya 0,01 persen dari total seluruh pendaftar,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang Muflikh Adhim. Tahun ini, Disdikbud mencatat jumlah lulusan SD mencapai 14.354 pelajar.
Sedangkan kuota SMP Negeri hanya bisa menampung 7.424 pelajar. Itu artinya ada 6.930 lulusan SD yang tidak bisa masuk negeri. Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhitta menuturkan, opsi penambahan sekolah negeri belum menjadi solusi. Menurut dia, Pemkot Malang harus bisa meningkatkan kualitas sekolah swasta.
Sehingga, masyarakat tidak terus berpatokan anaknya harus masuk SMP negeri. ”Ketika sekolah swasta kualitasnya sama, tidak ada lagi keluhan anak tidak bisa masuk negeri. Sebab, orang tua dengan senang hati memilih swasta,” terangnya. Untuk mewujudkan itu, dewan mendorong pemkot agar merancang peningkatan kualitas sekolah swasta jangka panjang.
Dalam segi anggaran, perempuan yang akrab disapa Mia itu memastikan bakal mendukung selama perencanaannya jelas. ”Harus disiapkan anggaran peningkatan sarana dan prasarana sekolah swasta. Agar tidak jauh tertinggal,” tambahnya.
Untuk jangka pendek, legislator dari dapil Kedungkandang itu mengapresiasi langkah pemkot dalam menggelar SPBM SMP negeri dan swasta secara bersamaan. ”Itu alternatif yang baik, sesuai rekomendasi dewan tahun lalu, harus menggandeng sekolah swasta dalam SPMB. Tinggal menyeimbangkan kualitas saja,” tegas Mia.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memastikan bakal menampung saran dari kalangan legislatif. Pihaknya bakal merancang program peningkatan kualitas sekolah swasta. ”Kami akan konsultasi juga dengan pemerintah pusat,” kata dia.
Senada dengan DPRD, Wahyu tidak ingin terburu-buru menambah sekolah negeri baru. Dibutuhkan kajian menyeluruh sebelum memutuskan untuk membangun atau menambah sekolah baru. ”Penambahan sekolah ada regulasinya. Tidak bisa kami ujug-ujug menambah sekolah, harus ada kajiannya,” imbuh dia. (adk/by)
Editor : A. Nugroho