MALANG KOTA - Tiap tahun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang selalu menerima pengajuan perbaikan sekolah. Ada yang bangunannya rusak ringan. Ada pula yang rusak sedang dan berat. Pada 2025 ini, total ada 72 SD dan SMP yang mendapat jatah perbaikan.
Dari total itu, 50 sekolah mendapat dana perbaikan dari APBD Kota Malang. Sementara 22 sekolah lainnya mendapat suntikan dana dari APBN (selengkapnya baca grafis). Jumlah itu masih belum ditambah dengan perbaikan lima sekolah dari sisa 2024.
Tren dari tahun ke tahun, alokasi anggaran untuk perbaikan sekolah itu selalu ditambah Pemkot Malang. Contohnya pada Perubahan APBD 2025 ini. Disdikbud mendapat tambahan dana Rp 2,4 miliar untuk perbaikan fisik. ”Jadi, total (anggaran) perbaikan sekolah dari APBD tahun ini senilai Rp 9,4 miliar,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar dan Menengah Disdikbud Kota Malang Muflikh Adhim.
Mayoritas bangunan yang dibenahi mengalami kerusakan di bagian atap. Karena cukup riskan, disdikbud lebih memprioritaskan dana itu untuk perbaikan. Sementara pengajuan pembangunan sarana dan prasarana seperti ruang kelas masih menunggu anggarannya tersedia.
Kini, Adhim menyebut bahwa pihaknya menyisakan perbaikan 10 sekolah yang baru mendapat suntikan dana dari PAK (Perubahan Anggaran Keuangan). ”Realisasinya masih menunggu (PAK) disahkan dulu,” ujar dia. Setelah itu, pihaknya bakal mengebut perbaikan agar dana yang dialokasikan tidak masuk SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran).
Di sisi lain, juga ada bantuan dana dari APBN. Tahun ini ada 13 SD dan 9 SMP yang mendapat suntikan anggaran perbaikan. ”Kalau perbaikan dari APBN langsung dari Dapodik (data pokok pendidikan). Jadi kami menggarap sisanya,” papar Adhim.
Di tempat lain, Kepala SD Polehan 1 Mochammad Shilfina Zuhdy mengaku bahwa pihaknya sudah mengajukan perbaikan sekolah sejak awal tahun. Pengajuan kedua dilakukan pada bulan April lalu. Itu dilakukan karena atap di dua ruang kelas mengalami kebocoran. Saat itu, SDN 1 Polehan masih belum masuk kuota perbaikan.
”Terpaksa kami tambal dulu menggunakan dana taktis. Itu laba dari kantin kami,” ujar Zuhdy. Meski sudah ditambal, Zuhdy tetap khawatir atap sekolahnya bakal bocor kembali. Sebab, yang menjadi permasalahan adalah kerangka atap yang telah rapuh. ”Kami berharap sekali di PAK proposal kami yang terjaring,” papar Zuhdy.
Sebab, selain mengajukan perbaikan ruang kelas, pihaknya juga mengajukan pembangunan aula sekolah. Jumlah murid Zuhdy saat ini berjumlah sekitar 150 anak. Namun tidak ada ruangan besar yang bisa digunakan untuk kegiatan bersama. Paling luas adalah halaman sekolah. Namun itu tidak cukup layak untuk kegiatan bersama.
Di tempat lain, kalangan legislatif menyoroti kelanjutan program rehabilitasi sekolah yang bersumber dari bantuan pihak swasta atau Corporate Social Responsibility (CSR). Padahal 2024 lalu, Pemkot Malang menerima bantuan CSR untuk perbaikan 11 bangunan sekolah.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Suyadi menuturkan, hingga pertengahan tahun ini, pihaknya belum mendapatkan laporan CSR untuk perbaikan sekolah. ”Maka dari itu diputuskan (tambahan anggaran) lewat APBD. Sebenarnya sangat disayangkan, karena tahun lalu bisa mendapatkan CSR. Harusnya tahun ini bisa diteruskan,” tutur Suryadi.
Menurut dia, Pemkot Malang kurang proaktif kepada pihak swasta. Padahal, untuk memperoleh dana CSR, perlu pendekatan intensif. Suryadi menekankan, saat ini merupakan era kolaborasi. Sehingga pembangunan tak harus dilakukan pemerintah saja. Pihak swasta juga bisa ambil bagian.
”Karena juga ada regulasi sendiri, swasta wajib melakukan CSR. Pemkot yang harus proaktif jemput bola ke sana,” tambah politisi Partai Golkar itu. Pada 2026 mendatang, dengan potensi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat, Suryadi meminta Pemkot Malang bisa mengoptimalkan CSR.
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhitta menambahkan, untuk optimalisasi CSR, pihaknya berencana membuat regulasi khusus. Yakni Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan CSR. Rencananya, aturan itu bakal dibahas tahun depan. ”Tak hanya untuk perbaikan sekolah, CSR juga bisa diplot untuk memberdayakan lingkungan dan masyarakat. Dari pengamatan saya, pemanfaatannya selama ini masih kurang,” papar legislator dari dapil Kedungkandang itu. (aff/adk/by)
Editor : A. Nugroho