MALANG KOTA - Sebanyak 200 kiai dan akademisi berkumpul di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang kemarin (24/11). Mereka mengadakan pertemuan untuk membahas rencana pendirian Direktorat Jenderal Pesantren oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Fokusnya memperkuat tata kelola pesantren menuju pendidikan lebih mandiri, modern, dan berkelanjutan.
Dalam kegiatan yang dipusatkan di Aula Lantai 5 Gedung Rektorat UIN Maliki Malang itu, para peserta berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan Islam dan tata kelola pesantren di Indonesia. Banyak tokoh agama yang terlibat.
Mulai Prof Dr H Amien Suyitno M Ag sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, Dr H Basnang Said M Ag sebagai Direktur PD Pontren Kemenag RI, hingga Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim MA sebagai Pimpinan PP Amanatul Ummah, Mojokerto.
Dua tokoh lain yang turut serta dalam acara tersebut Prof Dr KH Ali Masykur Musa M Si M Hum Mudir Aly JATMAN dan Prof Dr H M Zainuddin MA, Guru Besar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Rektor UIN Maliki Malang Prof Dr Hj Ilfi Nur Diana M Si menuturkan, pihaknya berkomitmen menjadi bagian dari transformasi pesantren itu. Tentu dengan tetap menjaga nilai-nilai tradisi keilmuan Islam. ”Dengan perhatian besar dari pemerintah ini, kita harus menyusun strategi agar citra pesantren bisa kembali lagi,” ujarnya.
Direktorat Jenderal Pesantren diharapkan jadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat tata kelola dan mutu pendidikan pesantren.
Seperti diketahui, pesantren selama berabad-abad telah menjadi pilar peradaban Islam di Indonesia. Pertemuan kemarin, merupakan wadah strategis untuk kolaborasi, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta merumuskan arah kebijakan bersama.
Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Dr KH Akhmad Sruji Bahtiar M Pd I menyetujui peran pesantren sebagai lembaga authentic dari Indonesia. Pondok pesantren selama ini memiliki tiga fungsi, pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan. Namun, yang dilihat berjalan optimal baru fungsi pertama.
”Untuk itu dibentuk Direktorat Jenderal Pesantren agar ketiga fungsi pesantren bisa berjalan beriringan,” papar Akhmad. Tata kelola pesantren akan dirapikan lagi, mulai regulasi, sumber daya manusia, hingga pembangunan. Dengan begitu, administrasi dan pengawasan bisa lebih terstruktur dan menyeluruh. (aff/gp)
Editor : Aditya Novrian