MALANG KOTA, RADAR MALANG – Rencana membangun gedung Sekolah Rakyat (SR) di Kota Malang masih jauh dari realisasi. Pemkot Malang sudah mengajukan lahan seluas 5,4 hektare di Jalan Babatan, Kedungkandang kepada pemerintah pusat. Namun sampai saat ini belum ada kepastian kapan pembangunan di lahan itu bakal dimulai.
Kondisi itu bakal berdampak pada proses rekrutmen siswa baru. Sebab, dua gedung yang digunakan untuk sekolah rakyat saat ini sudah penuh. Yang pertama di Politeknik Kota Malang (Poltekom) untuk Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 16. Berikutnya di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim, di Jalan Kawi.
Di sana digunakan untuk Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 22. ”Sebenarnya kami sudah mulai mencari lahan sejak awal 2025. Saat itu ada lahan seluas 8,9 hektare di sisi selatan GOR Ken Arok,” ujar Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang Donny Sandito.
Baca Juga: Rencana Bangun Gedung Sekolah Rakyat di Jalan Mayjen Sungkono Terancam Batal
Namun pengajuannya tidak disetujui karena lahan itu termasuk dalam ruang terbuka hijau. Jadi tidak boleh ada bangunan di sana kecuali untuk fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan seluruh masyarakat. Lahan pengganti yang diajukan pihaknya di Jalan Babatan itu adalah aset milik Pemkot Malang. Statusnya merupakan lahan industri.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kabarnya sudah melakukan survei ke sana. Hasilnya, lahan itu masuk dalam kriteria untuk sekolah rakyat. Hanya saja, sampai saat ini belum ada perintah lebih lanjut terkait rencana pembangunan.
Pun begitu dengan rancangan gedung, hingga skema anggaran dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Donny menyebut Kota Malang butuh gedung dengan kapasitas 100 anak lagi. Sebab, pihaknya sudah memetakan ada sekitar 37.4 ribu warga yang masuk kategori Desil 1. Dan, 47.1 ribu orang dari Desil 2.
Baca Juga: Penentuan Kuota Siswa Baru di Sekolah Rakyat Terkendala Kapasitas Gedung
”Proyeksinya khusus anak usia sekolah SMP. Ddi antara puluhan ribu orang itu ada ratusan yang bisa masuk ke Sekolah Rakyat,” lanjut Donny. Sekolah rakyat di Kota Malang sengaja mengambil siswa seusia SMP saja. Sebab anak seusia SD angkanya sangat kecil.
Kalau ada, biasanya diarahkan ikut sekolah rakyat di Kota Batu atau Kabupaten Malang. Sementara untuk usia SMA juga minim. Di tempat lain, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang Subkhan menjelaskan, rencana paling realistis untuk pengadaan lahan yakni menggunakan sistem pinjam pakai dulu.
Selanjutnya bisa diteruskan dengan skema hibah, sesuai kesepakatan Pemkot Malang dengan Kemensos. ”Seperti yang di Poltekom saat ini, sementara lahannya menggunakan sistem pinjam pakai. Perpanjangannya nanti bergantung kesepakatan dan hasil pembangunan gedung permanen,” ujarnya.
Sebab, di sekolah rakyat permanen, rencananya ada fasilitas baru yang dibangun. Seperti laboratorium komputer, perpustakaan, sarana olahraga, hingga aula sekolah yang lebih memadai. (aff/by)
Editor : A. Nugroho