MALANG KOTA, RADAR MALANG - Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) atau dana hibah untuk sekolah swasta pada 2027 kemungkinan besar menurun. Itu terlihat dari perbedaan nilai pengajuan dan nilai yang disanggupi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang.
Total pengajuan dari sekolah-sekolah swasta senilai Rp 20,2 miliar. Disdikbud hanya bisa menyanggupi Rp 11,9 miliar saja. Penurunan dana transfer dari pemerintah pusat jadi alasannya.
Untuk diketahui, mulai tahun ini pengajuan Bosda untuk sekolah swasta itu berdasar proposal dari masing-masing satuan pendidikan. Acuan penghitungannya tetap sama sesuai jumlah siswa. Namun alokasi bantuannya turun.
Dari Rp 65 ribu per siswa pada 2025, kini tinggal Rp 30 ribu untuk jenjang SD/MI. Serta Rp 40 ribu per siswa untuk jenjang SMP/MTs. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Kota Malang Rudiyanto menuturkan, pemangkasan dana hibah sudah terjadi sejak tahun 2025.
Sebagai contoh pencairan Bosda untuk tahun ini yang dianggarkan pada 2025 lalu. ”Saya mengajukan untuk hibah Rp 20 juta, yang turun Rp 18 juta,” ujarnya. Rudi turut memaklumi pemangkasan itu karena kemampuan APBD sedang seret.
Asal tidak dihentikan total, pihaknya menerima saja sumbangan yang diberi dinas. ”Dana hibah dari Pemkot Malang selama ini berperan penting bagi sekolah swasta untuk membantu menanggung biaya operasional,” ujar Rudi.
Terutama untuk pembelian alat tulis kantor seperti pengadaan banner yang cukup menguras kantong. Selain itu, dana hibah biasanya juga digunakan untuk operasional harian seperti pembayaran air dan listrik.
Untuk itu, Rudi meminta pertimbangan pencairan dana hibah tidak bergantung jumlah siswa. Sebab itu bisa menciptakan kesenjangan sekolah yang siswanya banyak bakal makin kaya. Sementara yang siswanya minim makin sedikit sumber dananya.
Karena itu, mulai tahun ini pencairan dana disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Meski patokan awalnya tetap jumlah siswa. Di tempat lain, Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar dan Menengah Disdikbud Kota Malang Muflikh Adhim mengakui bahwa Bosda memang dipangkas.
Sebab pihaknya harus menyesuaikan bantuan hibah sesuai kebutuhan sekolah dengan kemampuan keuangan daerah. ”Untuk tahun 2027 saja, ada 133 SD/MI dan 111 SMP/MTs (yang mendapat Bosda),” ujar dia.
Adhim tidak tahu menahu sampai kapan pemangkasan dana hibah bakal terjadi. Sebab pihaknya juga harus memprioritaskan program pendidikan lainnya. Dia berharap keuangan daerah makin membaik sehingga pemerataan bantuan terhadap satuan pendidikan bisa terus terlaksana.
Berkaca dari anggaran tahun lalu, pengajuan dana hibah mencapai Rp 38,1 miliar. Rinciannya senilai Rp 25,3 miliar dari SD/MI dan Rp 12,8 miliar dari SMP/MTs. Namun pada Mei 2026 lalu, masing-masing pencairannya hanya Rp 6,7 miliar untuk SD/MI dan Rp 5,2 miliar untuk SMP/MTs. Bila ditotal, yang dicairkan senilai Rp 11,9 miliar. (aff/by)
Editor : Bayu Mulya Putra