MALANG KOTA, RADAR MALANG - Jumlah sekolah rusak yang belum mendapat perbaikan masih cukup banyak. Total ada 231 sekolah yang sudah melaporkan adanya kerusakan lewat Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Satuan pendidikan yang sudah melapor itu berasal dari berbagai jenjang. Mulai dari PAUD sampai SMP. Contoh kerusakan yang paling banyak terjadi di bagian atap.
Seperti kerangka yang sudah lapuk atau atap yang sering bocor. Sayangnya, karena keuangan daerah yang terbatas, sekolah-sekolah itu tak langsung mendapat penanganan.
Mereka diminta mendaftar ke program revitalisasi satuan pendidikan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI.
Di sana, sekolah perlu mengunggah data kerusakan secara berkala untuk kemudian diasesmen mana saja yang mendesak untuk diperbaiki. Dari ratusan sekolah yang rusak itu, pengajuannya dibagi menjadi dua tahap.
Tahun ini masuk tahap pertama, yang berisi 97 sekolah. ”Tapi berdasar hasil asesmen, yang diverifikasi hanya 83 sekolah saja,” ujar Muflikh Adhim, Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang.
Disdikbud sendiri memutuskan untuk mendahulukan perbaikan lima sekolah pada tahun ini. Alasannya karena kerusakan di lima sekolah itu cukup parah.
Sayangnya, disdikbud enggan membuka nama-nama sekolah tersebut. Yang jelas menurut mereka, dana perbaikan bersumber dari APBD Kota Malang.
Berkaca dari tahun 2025 lalu, APBD Kota Malang untuk men-cover perbaikan sekolah juga belum maksimal. Hanya ada dana Rp 2 miliar yang tersedia. Saat itu juga ada lima sekolah saja yang mendapat perbaikan dari pemkot.
Sementara itu, sekolah yang mendapat anggaran perbaikan dari APBN masih harus menunggu. ”Harapannya bulan Agustus sudah mulai dieksekusi, jadi tahun depan bisa untuk sekolah yang belum mendapat giliran (perbaikan),” lanjut Adhim.
Sejauh ini, pihaknya meminta sekolah rutin melapor terkait perkembangan kondisi sekolahnya. Selain itu, mereka juga meminta pengisian di dapodik harus teliti agar tidak salah dibaca sistem.
Di tempat lain, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Blimbing Priyo Hadi Wijayanto juga mengimbau sekolah untuk rajin men-update kerusakan.
Sebab prioritas Pemkot Malang hanya untuk sekolah yang darurat perbaikan. Apabila mengajukan kerusakan ringan hingga sedang, sekolah harus menunggu giliran di program revitalisasi satuan pendidikan.
”Termasuk pengajuan pembangunan ruang baru, semua terintegrasi di program itu,” ujar dia. Namun karena perbaikan dilakukan berdasar kategori kedaruratan, masa tunggunya bisa sangat lama. Beberapa ada yang sudah mengajukan sejak tahun lalu meski tahun ini masih belum masuk tahap validasi. (aff/by)
Editor : Bayu Mulya Putra