Mitigasi Bencana Harus Berbasis Desa, DPRD Jatim Minta Program Destana Diperluas

MALANG, RADAR MALANG – Upaya membangun kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana alam dinilai harus dimulai dari tingkat desa. Karena itu, program Desa Tangguh Bencana (Destana) di Jawa Timur didorong agar terus diperluas sehingga semakin banyak desa memiliki kemampuan mitigasi secara mandiri.

Dorongan tersebut disampaikan Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan Malang Raya, Puguh Wiji Pamungkas, saat membuka Pelatihan Desa Tangguh Bencana yang digelar BPBD Provinsi Jawa Timur bersama BPBD Kabupaten Malang di Desa Ngembal, Kecamatan Wajak, Selasa (14/7).

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forkopimcam Wajak, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang beserta jajaran, perangkat desa, serta tokoh masyarakat.

Menurut Puguh, masyarakat desa menjadi garda terdepan ketika bencana terjadi. Karena itu, peningkatan kapasitas warga melalui pelatihan menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko korban maupun kerugian.

"Desa harus memiliki kemampuan mengenali potensi ancaman, menyusun langkah mitigasi, hingga melakukan penanganan awal secara cepat sebelum bantuan datang," ujarnya.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Timur itu menyebut Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Malang, hingga kini telah terbentuk sekitar 166 Desa Tangguh Bencana dari sekitar 390 desa yang ada.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi langkah positif, namun belum cukup mengingat masih banyak desa yang belum mendapatkan pendampingan dan penguatan kapasitas kebencanaan.

Ia menegaskan, pengurangan risiko bencana tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata. Diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia pendidikan, pelaku usaha, media, organisasi masyarakat, hingga warga agar upaya mitigasi berjalan optimal.

"Semakin kuat sinergi yang dibangun, semakin besar pula kemampuan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat," katanya.