Titik Diniyah, Anggota Divisi Riset MCW, selain mempertimbangkan jumlah kasus yang kian melonjak, menunda pemilihan kepala daerah demi efektifitas penyelenggaraan Pilkada juga penting. Karena hal tersebut tak hanya karena bahaya virus, namun bahaya politik uang dan korupsi.
"Belum ada tanda-tanda bahwa wabah pandemi Covid-19 dapat dikendalikan dengan signifikan oleh pemerintah. Sedangkan tahapan Pilkada 2020 di 270 daerah masih terus berjalan. Tentu aktivitas Pilkada yang terus berjalan ini sangat rawan terjadinya cluster baru, yakni cluster Pilkada 2020. Dikarenakan tingginya interaksi antar penyelenggara, penyelenggara dengan peserta Pilkada, penyelenggara dengan pemilih di masyarakat, peserta Pilkada dengan pemilih saat kampanye dan pada hari pencoblosan," papar wanita yang akrab disapa Dini itu.
Dini berpendapat, penundaan pilkada ini disebabkan karena keselamatan Rakyat adalah hukum tertinggi. Ia menjelaskan, salah satu asas penting dalam konstitusi Negara adalah asas “solus populi suprema lex”, yang artinya keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Sementara terdapat 31 daerah yang melaksanakan Pilkada masih menyandang status zona merah.
"Meskipun ada beberapa daerah sudah berstatus zona kuning, namun kondisi tersebut sarat dengan risiko sehingga sepatutnya menjadi pertimbangan bagi Negera untuk menunda Pilkada," pungkasnya.
Foto : Istimewa Editor : Shuvia Rahma