KEPANJEN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang harus bekerja ekstra untuk mencapai target pendapatan daerah. Sebab pada 2024 lalu, capaian pendapatan daerah masih 97,43 persen atau Rp 4,64 triliun dari target Rp 4,76 triliun. Hal tersebut menjadi sorotan DPRD Kabupaten Malang dalam pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024.
Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi menyampaikan, pihaknya menyorot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari beberapa sektor. Seperti parkir dan perikanan. “Pajak daerah sudah termasuk bagus. Ke depan, kami akan mendetailkan lagi kendala-kendalanya (bersama badan anggaran), sehingga tidak memenuhi target,” ucapnya setelah rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Malang kemarin (10/6).
Dia juga menyebut, secara teknis, pihaknya akan membahas lebih lanjut. Sehingga saat persetujuan bersama terkait pertanggungjawaban APBD 2024, akan disampaikan catatan-catatan untuk perbaikan pada periode berikutnya.
Sementara itu, Bupati Malang H M. Sanusi menyampaikan, sektor PAD memang belum memenuhi target. Namun pihaknya terus berkomitmen agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. “Kami akan melakukan upaya-upaya optimalisasi potensi penerimaan, baik dari pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah,” kata Sanusi.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu memaparkan, upaya optimalisasi tersebut pada progres capaian realisasi PAD Kabupaten Malang 2024 yang telah meningkat 10,48 persen dibanding 2023. Yakni dari sebelumnya Rp 838,90 miliar pada 2023, meningkat Rp 87,95 miliar menjadi Rp 926,85 miliar pada 2024. (yun/dan)
Editor : A. Nugroho