MALANG KOTA - Setelah mendapat kabar penurunan dana transfer pada 2026, legislatif dan eksekutif mulai merancang refocusing atau pengalihan anggaran. Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhitta menyampaikan, refocusing bakal dilakukan menyeluruh di semua perangkat daerah. Namun detail di setiap dinas masih belum dibahas.
”Kami akan mengurangi program yang tidak prinsip, yang tidak termasuk RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) 2026,” terang Amithya. Berdasar dokumen yang diterima wartawan koran ini, ada estimasi refocusing di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) senilai Rp 117 miliar.
Kemudian di Dinas Kesehatan (dinkes) pengalihan anggaran diproyeksikan Rp 69 miliar. Selanjutnya, di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) ada rencana pengalihan anggaran Rp 38 miliar. Sementara di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) diproyeksikan senilai Rp 26 miliar.
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Bayu Rekso Aji menuturkan, refocusing anggaran bukan berarti seluruh dana bakal dihapus. Ada juga yang dilakukan pergeseran anggaran di internal perangkat daerah. ”Dari pembahasan banggar (badan anggaran), ada lima program yang menjadi prioritas,” ujar dia.
Program prioritas pertama untuk gaji dan tunjangan pegawai. Kemudian belanja rutin serta pemeliharaan. Prioritas ketiga yakni pelaksanaan musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan). Keempat, yakni program prioritas setiap perangkat daerah untuk memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU). ”Prioritas terakhir adalah program bantuan RT Berkelas. Anggaran yang dibutuhkan cukup besar, diperkirakan pada APBD 2026 butuh Rp 216 miliar,” beber Bayu.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut, refocusing akan dibahas lebih detail dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026. Dengan keputusan dana transfer berkurang sekitar Rp 200 miliar, dia menyebut bahwa Pemkot Malang mau tidak mau harus melakukan efisiensi. ”Ini baru rancangan awal,” kata Wahyu. (adk/by)
Editor : A. Nugroho