KEPANJEN – Tujuh pejabat Pemkab Malang menjalani pengukuhan di Pendapa Agung Kabupaten Malang kemarin (12/11). Dua di antaranya menempati posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), empat menjadi camat, dan satu lurah. Proses pengukuhan dipimpin langsung oleh Bupati Malang H M. Sanusi.
Bupati Malang H M. Sanusi menyampaikan, pejabat struktural tersebut, terutama camat dan lurah harus berperan dalam menurunkan angka kemiskinan. Sehingga harus segera beradaptasi dengan wilayah kerja barunya.
”Begitu mulai bertugas, saya minta camat dan lurah mendata warganya yang miskin. Supaya bisa segera diintervensi,” ujar Sanusi setelah pengukuhan dan pelantikan kemarin.
Seperti diberitakan, tahun ini tingkat kemiskinan di Kabupaten Malang mencapai 8,78 persen. Dengan jumlah penduduk miskin ada 235,62 ribu jiwa. Angka tersebut ditarget dapat menurun setiap tahunnya.
Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Malang itu meminta para pejabat menghindari korupsi dan pungutan liar (pungli). “Saya akan menindak tegas bagi siapa saja yang melakukan korupsi dan pungli. Saya tidak akan memberi perlindungan apa pun,” tegasnya.
Dia bersama Tim Penilai Kinerja (TPK) Kabupaten Malang berkomitmen akan terus mengawasi kinerja seluruh pegawai Pemkab Malang. Jika tidak menunjukkan prestasi, bekerja asal-asalan, apalagi bertindak curang dalam bentuk apa pun, akan ada konsekuensi yang diberikan.
“Saya kembali mengingatkan supaya para pegawai di pemkab ini terus menjaga budaya kerja 5K. Yakni kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, dan kerja prestasi,” kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Selain itu, pihaknya juga menerapkan core value ASN dengan mengimplementasikan BerAKHLAK (berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif).
Hal tersebut sebagai strategi transformasi pengelolaan ASN supaya menuju World Class Government. Sebagai informasi, terdapat 186 pegawai yang mengikuti pengukuhan dan pelantikan tersebut. Rinciannya, tujuh pegawai menjalani pengukuhan jabatan, 158 pelantikan jabatan administrator dan pengawas, serta 21 pelantikan jabatan fungsional.(yun/dan).
Editor : A. Nugroho