RADAR MALANG – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan bahwa DPR RI tidak pernah mengajukan usulan mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret di seluruh Indonesia. Ia juga menyatakan bahwa kabar yang beredar di media sosial mengenai dukungan DPR terhadap penutupan kedua jaringan minimarket tersebut merupakan informasi palsu dan bersifat tendensius.
“Saya sampaikan dan bisa disaksikan lewat rekaman rapat antara Komisi V DPR RI dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, tidak ada pernyataan kami yang meminta Alfamart dan Indomaret supaya ditutup. Kesimpulan rapat juga akan kami lampirkan sebagai bukti dokumen resmi,” ungkap Lasarus kepada wartawan, Senin (23/2), dilansir dari JawaPos.com.
Ia menegaskan bahwa narasi tersebut telah menyebar melalui unggahan di Instagram yang memuat foto Ketua DPR RI, Puan Maharani, seakan-akan menyampaikan bahwa DPR mendukung penutupan Alfamart dan Indomaret.
“Dalam unggahan itu ditampilkan Ibu Puan Maharani yang sangat saya hormati. Saya tegaskan, yang menyampaikan pandangan terkait sebaran Alfamart dan Indomaret adalah saya, bukan Ibu Puan Maharani,” jelasnya, dilansir dari JawaPos.com.
Lasarus beranggapan bahwa unggahan tersebut dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab serta diduga mempunyai kepentingan tertentu.
“Sekali lagi saya sampaikan, Instagram yang beredar dengan tulisan ‘DPR DUKUNG MENTERI DESA TUTUP ALFAMART-INDOMARET DEMI KOPERASI DESA’ adalah berita hoaks dan tendensius,” tegasnya, dilansir dari JawaPos.com.
Lasarus menegaskan bahwa pernyataannya dalam rapat tersebut berasal dari aspirasi masyarakat, terutama para pedagang toko kelontong yang menghadapi kesulitan dalam bersaing dengan jaringan ritel modern yang telah menjangkau hingga ke pelosok desa.
Ia mengusulkan agar keberadaan gerai Alfamart dan Indomaret dibatasi hanya sampai tingkat kabupaten dan kecamatan, bukan ditutup secara keseluruhan. Langkah tersebut bertujuan supaya distribusi kebutuhan pokok di desa dan dusun bisa dikelola oleh para pedagang lokal, BUMDes, ataupun koperasi desa.
“Saya menyampaikan pemikiran supaya Alfamart dan Indomaret cukup sampai kabupaten dan kecamatan saja. Biarlah rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat desa dan dusun memberi kesempatan kepada pedagang sembako serta BUMDes atau koperasi desa,” ujarnya, dilansir dari Jawa.Pos.com.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menyatakan bahwa Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebelumnya telah beroperasi secara optimal, maka perluasan minimarket di desa sebaiknya dihentikan.
“Saya setuju sekali di forum terhormat ini, kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret setop,” ungkap Yandri dalam rapat bersama Komisi V DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2).
Ia berpandangan bahwa pemerintah perlu berpihak kepada masyarakat desa serta memastikan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak terpinggirkan oleh dominasi ritel modern.
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Menteri Koperasi, Ferry Juliantono. Ia meminta agar pengelolaan ritel modern tidak lagi menambah gerai baru di wilayah pedesaan demi memperkuat posisi koperasi desa sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat setempat.
“Stop bikin retail modern di desa, biarkan di desa itu koperasi desa yang menjual kebutuhan masyarakat,” pungkas Ferry.
Penulis Anna Tasya Enzelina
Editor : Aditya Novrian