RADAR MALANG – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk keluar dari Board of Peace (BoP) sebagai tanggapan atas serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Sabtu (28/2).
Desakan tersebut disampaikan melalui Tausiyah MUI dalam surat Nomor: Kep-28/DP-MUI/III/2026 yang ditandatangani Ketua Umum KH Anwar Iskandar dan Sekjen Buya Amirsyah Tambunan.
MUI menilai tindakan AS dan Israel terhadap Iran justru mencerminkan bahwa BoP bukanlah wadah yang efektif untuk mewujudkan perdamaian yang sesungguhnya, melainkan hanya memperkuat sistem keamanan yang tidak seimbang dan menyingkirkan kemerdekaan Palestina.
Karena itu, MUI meminta pemerintah Indonesia mencabut keanggotaannya dari forum tersebut. “MUI mendesak pemerintah Indonesia mencabut keanggotaannya dari Board of Peace (BoP) bentukan Trump, karena dinilai tidak efektif mewujudkan perdamaian sejati di Palestina,” tulis MUI dalam poin kesembilan, dikutip dari laman resmi MUI.
Baca Juga: Indonesia Gabung Board of Peace, Prabowo Dukung Skema Dua Negara untuk Gaza
Selain itu, MUI juga mengajak PBB dan OKI untuk mengambil langkah terbaik dalam mengakhiri konflik dan menghormati peraturan internasional.
“MUI menyerukan PBB dan OKI untuk mengambil langkah maksimal menghentikan perang dan menghormati hukum internasional, karena perang hanya akan mendatangkan kemudharatan global,” ujar lembaga tersebut.
Sebelumnya, Israel telah melakukan serangkaian serangan ke ibukota Teheran, Iran, pada Sabtu (28/2). Berdasarkan informasi yang terkumpul, serangan itu telah menyebabkan kematian 555 warga sipil. Dari ratusan korban tersebut, sekitar 200 di antaranya adalah anak-anak sekolah dasar.
Serangan tersebut juga menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei, mantan Presiden Mahmud Ahmadinejad, dan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Ali Shamkhani.
Menanggapi seruan MUI agar Indonesia keluar dari KoP, Duta Besar Iran untuk Indonesia yaitu Mohammad Boroujerdi menyampaikan bahwa Iran menghargai segala kebijakan yang diambil oleh Indonesia, termasuk terkait keanggotaan RI dalam BoP.
"Kami percaya bahwa kebijakan dari setiap negara diambil berdasarkan kepentingan dari negara tersebut. Dan kami tidak bisa mengomentari kebijakan dari sebuah negara," ungkap Boroujerdi pada Senin (2/3), dikutip dari CNN Indonesia.
Penulis: Afida Rahma Tsabita
Editor : Aditya Novrian