Nasional Malang Hari Ini Kriminal-Kasuistika Olahraga Wisata-Kuliner Sosok Pendidikan Ekonomi-Bisnis Opini Politik-Pemerintahan

DPR Ingatkan Potensi Pembengkakan Subsidi BBM, Imbas Melonjaknya Harga Minyak Dunia

Afida Rahma Tsabita • Rabu, 8 April 2026 | 15:15 WIB
Ilustrasi BBM. (freepik)
Ilustrasi BBM. (freepik)

JAKARTA, RADAR MALANG – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic, menyatakan pentingnya kewaspadaan terhadap kemungkinan peningkatan beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat kenaikan harga minyak mentah global. 

Ia mendorong pemerintah untuk melakukan penjelasan secara transparan, terutama mengenai ketahanan fiskal untuk menghadapi peningkatan subsidi energi.

Dolfie menjelaskan bahwa jika harga minyak internasional rata-rata mencapai USD 100 per barel, maka setiap lonjakan 1 dolar akan meningkatkan beban subsidi sekitar Rp6,8 triliun. 

Baca Juga: Menkeu Purbaya Pastikan Tidak Ada Kenaikan Harga BBM Bersubsidi hingga Akhir 2026

Mengacu pada selisih harga dari USD 70 ke USD 100 per barel, proyeksi tambahan tanggungan keuangan negara diperkirakan menyentuh angka Rp204 triliun.

“Jika selisihnya 30 dolar, maka totalnya bisa mencapai Rp204 triliun,” ujar Dolfie, dikutip dari JawaPos.com, pada Senin (7/4).

Menurutnya, beban tambahan ini bisa memaksa pemerintah untuk meningkatkan anggaran pengeluaran sebanyak Rp204 triliun, terutama untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) sampai akhir tahun ini.

Baca Juga: Harga BBM di AS Melonjak hingga US$4 per Galon, Ini Perbandingannya dengan Iran

“Di akhir tahun kita perlu menambah belanja sekitar Rp204 triliun khusus untuk subsidi BBM,” ujarnya.

Dolfie juga meminta Kementerian Keuangan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait sumber dana yang akan digunakan untuk menutupi subsidi tambahan ini.

“Nah, yang perlu dijelaskan adalah ruang fiskal untuk membayar kompensasi BBM itu berapa. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, angkanya sekitar Rp150 triliun,” ucapnya.

Meski begitu, Dolfie meyakini bahwa kebutuhan anggaran tambahan ini masih bisa dikelola. Ia menekankan bahwa keterbukaan pemerintah sangat penting untuk menghindari ketidakpastian di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi global.

“Kami perlu mendengar penjelasan pemerintah terkait kemampuan APBN dan ruang fiskal yang tersedia untuk menghadapi tambahan belanja akibat perubahan asumsi ini,” ungkapnya.

 

Editor : Aditya Novrian
#BBM #DPR #APBN