JAKARTA, RADAR MALANG – Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat negara untuk membahas pembentukan PT Danantara Sumber Daya (BUMN) Khusus Ekspor hingga praktik kecurangan ekspor, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (22/5).
Para menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Budi Santoso hingga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
Baca Juga: Puan Apresiasi Pujian Prabowo, Sebut Kritik PDIP Bersifat Membangun
Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa ia menerima undangan makan siang bersama Presiden dan juga melaporkan mengenai badan ekspor. "Ini mau lapor mekanismenya (badan ekspor)," ujar Rosan.
Agus Gumiwang juga menyatakan bahwa kedatangannya adalah untuk memenuhi undangan makan siang. Ia juga akan beberapa laporan untuk disampaikan kepada Prabowo.
"Haruslah, sebagai menteri kan harus siap. Kalau diperlukan kan harus dilaporkan," tutur Agus.
Baca Juga: Prabowo Bentuk BUMN Khusus Ekspor Batu Bara hingga Sawit, Klaim Bisa Selamatkan Kebocoran Negara
Selain itu, Purbaya juga menyebut dirinya juga membawa laporan yang berisi data perusahaan crude palm oil (CPO) yang melakukan under invoicing atau aktivitas ekspor dengan memanipulasi data agar penerimaan negara menjadi lebih rendah.
"Ini ada beberapa catatan perusahaan CPO yang mana yang lakukan manipulasi harga," ungkapnya Purbaya saat akan menemui Presiden.
Ia menyatakan bahwa perusahaan tersebut dilaporkan tidak mencatat informasi ekspor dengan akurat sehingga menyebabkan rendahnya pendapatan negara.
Baca Juga: Presiden Prabowo Hadiri Rapat Paripurna DPR untuk Paparkan Langsung KEM-PPKF RAPBN 2027
"Ada itu beberapa perusahaan besar keliatan sekali melakukan, ekspor ke Amerika misalnya. Jadi harganya di sini berapa itu, cuma seperempat atau sepertiga apa yang di AS. Kemudian di sini jadi rugi. Jadi income lebih rendah kan, nilai ekspor juga lebih rendah di sini," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pihaknya telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam dalam pidatonya di rapat paripurna DPR, di kompleks parlemen DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (20/5).
Baca Juga: Prabowo Kumpulkan Menteri hingga Gubernur BI di Istana, Ada Pembahasan Apa?
PP tersebut menetapkan bahwa ekspor komoditas kelapa sawit dan hingga batu bata wajib dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor yang diberi nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Lembaga tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan pemantauan kegiatan ekspor komoditas penting Indonesia sekaligus menekan praktik under-invoicing hingga pelarian devisa hasil ekspor.
Editor : Aditya Novrian