Legislator Sebut Penyusunan Anggaran Tak Presisi
MALANG KOTA, RADAR MALANG – Ratusan miliar rupiah anggaran daerah tak sempat dimanfaatkan sepanjang 2025. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pun membengkak menjadi Rp 303 miliar.
Meningkat 48 persen dibanding sebelumnya. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas perencanaan dan pelaksanaan belanja daerah.
Pada 2025, total belanja daerah Pemkot Malang mencapai Rp 2,7 triliun. Namun yang terserap Rp 2,4 triliun. Terdiri atas serapan belanja operasional Rp 2,2 triliun, serapan belanja modal Rp 208 miliar, kemudian serapan Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp 1,4 miliar (selengkapnya baca grafis).
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirra duhita menyoroti besarnya anggaran dana belanja yang mengganggur karena tidak terserap. Menurut dia, SiLPA 2025 terlalu tinggi. Naik 48 persen dibanding SiLPA tahun sebelumnya, yakni Rp 204 miliar.
Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, sebenarnya beberapa komponen SiLPA sudah diprediksi sebelumnya. Salah satunya berasal dari pos BTT yang sempat dicadangkan untuk mengantisipasi kenaikan gaji pegawai dari pemerintah pusat. ”Karena pemerintah pusat memutuskan gaji tidak naik, akhirnya anggaran yang dicadangkan menjadi SiLPA,” terangnya kemarin (12/7).
Wanita yang akrab disapa Mia itu menambahkan, salah satu tingginya angka SiLPA juga berkaitan dengan kendala regular. Terutama kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH). Penggunaan DBH menjadi catatan DPRD Kota Malang dari tahun ke tahun.
Seperti Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BBH CHT), dia mengatakan, pemanfaatannya didorong di perluas karena masih terdapat kelompok masyarakat yang belum terakomodasi. Sasaran penggunaan dana tersebut diprioritaskan untuk buruh atau pekerja pabrik rokok.
Sedangkan jumlah pabrik rokok di Kota Malang relatif terbatas. ”Kami sudah mengusulkan apalah DBHCHT bisa digunakan untuk program yang basisnya safety net untuk masyarakat luas. Tidak terbatas industri rokok,” tandasnya.
Senada dengan Mia, tingginya angka SiLPA juga disorot Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arief Nur akhmadi. Menurut dia, tingginya SiLPA dipicu besarnya Standar Satuan Harga (SSH) yang digunakan Pemkot Malang dalam menyusun anggaran. Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan untuk program selalu berlebih.
