BATU - Standarisasi keamanan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Batu masih belum tuntas. Dari 25 SPPG, baru 11 yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sisanya, sebanyak 14 SPPG masih menjalani proses pemenuhan persyaratan. Kendati begitu, 14 dapur tersebut tetap beroperasi normal.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu Aditya Prasaja mengatakan, lambatnya penerbitan SLHS bukan karena kurangnya pembinaan. Namun, terkendala proses Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) dan antrean pengujian laboratorium.
“Kota Batu belum memiliki laboratorium sendiri. Selama ini pengujian sampel masih menumpang ke Kabupaten Malang sehingga harus antre,” ujarnya. Menurut Adit, pengelola SPPG sebenarnya diperbolehkan melakukan uji laboratorium secara mandiri di daerah lain, seperti Surabaya, agar proses lebih cepat.
Namun, konsekuensinya biaya akan lebih tinggi. Itulah yang membuat sebagian besar pengelola SPPG memilih memanfaatkan fasilitas yang Dinkes. Ia menegaskan proses IKL tidak bisa dilewati. Sebab, prosedur itu menjadi dasar penilaian sebelum pengambilan sampel makanan. Jika kondisi dapur belum memenuhi standar sanitasi, hasil uji laboratorium berpotensi tidak lolos dan harus diulang.
Alur produksi pangan harus benar. Mulai bahan datang, disimpan, diolah hingga diporsikan. Persilangan antara area bersih dan kotor wajib diteman. Pasalnya, aktivitas tersebut memicu risiko kontaminasi. Karena itu, Dinkes tidak menganjurkan pengujian laboratorium dilakukan sebelum hasil IKL dinyatakan memenuhi syarat.
Hingga saat ini, sebanyak 10 dapur telah menyelesaikan proses IKL. Kini mereka sedang menunggu hasil pemeriksaan sampel makanan. Sementara, dapur lainnya masih berada pada berbagai tahapan. Ada yang masih menunggu jadwal inspeksi, proses pengujian laboratorium, dan ada pula yang harus mengulang pengambilan sampel.
Adit memastikan pendampingan tetap dilakukan bertahap oleh tim Dinkes bersama petugas kesehatan di masing-masing kecamatan. Pengelola SPPG juga diminta segera membenahi tata kelola dapur agar seluruh persyaratan sanitasi dapat dipenuhi. “Semua ini untuk memastikan makanan yang disajikan kepada siswa benar-benar aman dan memenuhi standar higiene sanitasi,” pungkasnya. (ori/dre)
