Modus Mark-up hingga Pengadaan Fiktif
KEPANJEN, RADAR MALANG – Berembus aroma korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD di Bumi Kanjuruhan. Modusnya mark-up anggaran hingga melaporkan pembelian barang fiktif. Dugaan kecurangan diungkap oleh pengawas SD area Kecamatan Kepanjen.
Koordinator Pengawas SD Kecamatan Kepanjen Firdaus mengatakan, kasus dugaan penyelewengan dana BOS anggaran 2023 ditemukan langsung oleh inspektorat. Selama dirinya bertugas, katanya, kasus itu menjadi satu-satunya temuan penyelewengan BOS yang diketahuinya.
”Yang menemukan langsung Inspektorat Kabupaten Malang saat verifikasi. Kalau tidak salah, tahun 2023 dan hanya satu temuan itu,” ujar Firdaus kemarin.
Menurutnya, modus yang ditemukan berupa kenaikan harga barang (mark-up) dalam laporan serta pencantuman pengadaan barang yang belum dibeli. Kerugian negara akibat penyelewengan tersebut berkisar Rp 8 juta.
”Kalau tidak salah, nilainya Rp 8 juta. Tapi yang bersangkutan sudah mengembali kannya,” katanya.
Firdaus enggan menyebut sekolah mana yang diduga menyelewengkan dana BOS tersebut. Namun, lanjutnya, Kepala SD tersebut sudah dipanggil Inspektorat Kabupaten Malang. Di hadapan inspektorat, yang bersangkutan juga sudah mengakui temuan inspektorat tersebut. Diduga lantaran sudah mengembalikan, yang bersangkutan tidak dimutasi atau sanksi pencopotan jabatan.
Terpisah, Kepala Seksi SD Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Malang Wahyu Mustiko Hadi menegaskan, tidak semua persoalan BOS dapat dimaknai penyelewengan anggaran. Menurut dia, sebagian temuan berkaitan dengan kesalahan administrasi dan kurangnya pemahaman terhadap petunjuk teknis (Juknis).
”Kalau memang disalah gunakan, iya ada. Namanya manusia, pasti ada. Tetapi rata-rata salah administrasi,” ujar Wahyu dikonfirmasi terpisah.
Baca Juga: Ini Tanggapan Bupati Malang Sanusi untuk Kasus Dugaan Korupsi Jual Beli Lapak Pasar Karangploso
Menurut dia, kesalahan terjadi karena rendahnya kapasitas bendahara BOS di tingkat SD. Wahyu mengatakan, posisi tersebut umumnya dirangkap guru yang belum sepenuhnya memahami standar akuntansi dan pelaporan keuangan. “Di SD itu rata-rata gurunya merangkap menjadi bendahara. Belum banyak yang memahami dan mengetahui terkait standar akuntansi pelaporan,” katanya.
