Popularitas yang Dirupiahkan: Raffi Ahmad dan Rp14,69 Miliar APBN
MALANG, RADAR MALANG- Di tengah kondisi masyarakat yang masih dihadapkan pada berbagai persoalan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur, penggunaan anggaran negara tidak dapat dilepaskan dari tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Setiap rupiah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semestinya memiliki tujuan, dasar pengeluaran, serta hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Terlebih, penerimaan negara sebagian besar ditopang oleh sektor perpajakan, mulai dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hingga bea masuk dan cukai. Dengan demikian, pengelolaan uang negara sudah sepatutnya mengutamakan kepentingan publik.
Nama Raffi Ahmad kembali menjadi perbincangan publik setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis temuan pada 9 November 2026 mengenai pengadaan jasa pemengaruh (influencer) senilai Rp14,69 miliar yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Temuan tersebut didasarkan pada penelusuran data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 melalui portal Inaproc milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan laporan tersebut, total nilai delapan paket pengadaan mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar.
Dalam temuannya, ICW mengungkapkan bahwa aliran anggaran tersebut terbagi ke dalam delapan paket kerja sama dari dua kementerian. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tercatat mengadakan lima paket pengadaan melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya pada 2024. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengadakan tiga paket lainnya melalui sejumlah satuan kerja pada periode 2025–2026. Kedua kementerian tersebut menjadi sumber pengadaan jasa publikasi yang melibatkan perusahaan RANS.
Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai berbagai bentuk publikasi digital melalui sejumlah platform media sosial, seperti YouTube RANS Entertainment, Instagram, dan TikTok @raffinagita1717. Selain penayangan konten promosi, pengadaan tersebut juga mencakup jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan pemerintah (event attendance).
Berdasarkan rincian yang dipublikasikan, lima paket pengadaan Kemendikbudristek pada 2024 terdiri atas penayangan video di YouTube RANS Entertainment senilai Rp452.698.902, Instagram Reels sebesar Rp205.893.300, Instagram Story senilai Rp575.655.000, serta penayangan konten TikTok sebesar Rp144.423.600. Adapun jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam kegiatan pemerintah memiliki nilai kontrak mencapai Rp2.521.329.200. Secara keseluruhan, lima paket tersebut bernilai sekitar Rp3,9 miliar.
Sementara itu, tiga paket pengadaan dari KKP pada 2025–2026 memiliki nilai yang lebih besar, yakni mencapai Rp10,79 miliar. Rinciannya meliputi jasa influencer engagement senilai Rp3.596.955.000 pada 2025, pengadaan jasa serupa untuk pembangunan BINS sebesar Rp3,6 miliar pada tahun yang sama, serta jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, senilai Rp3,6 miliar pada 2026. Dengan demikian, akumulasi delapan paket pengadaan dari kedua kementerian tersebut mencapai Rp14.696.955.002.
Keterlibatan figur publik dalam berbagai kegiatan pemerintahan sebenarnya bukanlah fenomena baru. Popularitas seorang tokoh dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperluas jangkauan komunikasi, memperkenalkan program pemerintah, hingga membangun kedekatan dengan masyarakat. Namun, persoalan muncul ketika penggunaan anggaran negara dalam kegiatan tersebut tidak disertai transparansi mengenai dasar kebutuhan, mekanisme pengeluaran, serta manfaat yang dihasilkan.
Besarnya anggaran yang dialokasikan semestinya diikuti dengan pertanggungjawaban yang jelas. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang negara digunakan dan sejauh mana pengeluaran tersebut memberikan dampak nyata bagi kepentingan publik. Terlebih, pengadaan jasa publikasi melalui figur populer juga perlu dinilai berdasarkan efektivitas, kewajaran harga, serta proses pemilihan penyedia jasa yang terbuka dan kompetitif.
persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan Raffi Ahmad sebagai figur publik, melainkan juga menyangkut bagaimana pemerintah menentukan prioritas dalam menggunakan anggaran negara. Popularitas memang dapat menjadi modal untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas, tetapi efektivitasnya tetap harus diukur melalui hasil dan manfaat yang dapat dirasakan oleh publik.
Sebab, APBN bukanlah panggung untuk mempertontonkan popularitas seseorang. Di balik setiap rupiah yang dikeluarkan, terdapat hak masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan. Ketika miliaran rupiah dialokasikan untuk membeli jangkauan dan perhatian publik, pertanyaan mendasarnya bukan lagi seberapa luas popularitas yang dapat diraih, melainkan seberapa besar manfaat yang benar-benar kembali kepada masyarakat.
