Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Kabupaten Malang Sidak Problem Lahan yang Terisolasi Tembok Perumahan

B
Penulis: Bayu Mulya Putra❯

 

TURUN GUNUNG: Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang meninjau dokumen perizinan milik Perumahan Bukit Cemara Tujuh (BCT) di Kecamatan Dau, kemarin.
TURUN GUNUNG: Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang meninjau dokumen perizinan milik Perumahan Bukit Cemara Tujuh (BCT) di Kecamatan Dau, kemarin.

DAU - Problem di Perumahan Bukit Cemara Tujuh (BCT), Kecamatan Dau tak kunjung menemui titik terang meski sudah lebih dari 20 tahun.


Advertisement

Tembok perumahan itu diketahui menutup akses menuju lahan dengan luas sekitar 1.200 meter persegi milik tiga warga. Komisi III DPRD Kabupaten Malang yang mendengar masalah lahan terisolasi itu akhirnya turun ke lapangan, kemarin.

Mereka bertemu perwakilan pemilik lahan dan Pemdes Landungsari, Dau. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malang Tantri Bararoh menyebut, berdasar hasil peninjauan, pihaknya akan memberikan beberapa rekomendasi. Utamanya terkait pembukaan akses lahan. Baik melalui jalan di Perumahan BCT maupun dari perkampungan.

”Kami akan memastikan win-win solution untuk kepentingan masyarakat. Kalau memang ada dua pintu menuju lahan yang tertutup ini, maka kavling-kavling di sekitarnya juga harus terwakili,” kata dia.

Advertisement

Dari pantauannya, diketahui bahwa Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan tersebut belum diserahkan kepada Pemkab Malang meski sudah beroperasi sekitar 20 tahun lalu.

Oleh karena itu, pihak pengembang bakal disarankan untuk menyerahkan PSU kepada pemkab. Tujuannya supaya pembukaan akses menuju lahan tersebut dapat diintervensi pemkab. Koordinator Pengaduan Publik Malang Raya Sudarno menyampaikan, salah satu pemilik lahan bernama Heru Prijanto sudah mengurus izin bangunan ke pemkab.

Begitu memiliki legalitas, dia meminta izin ke pengembang untuk melewati jalan di kompleks BCT. Secara lisan, pengembang pun memperbolehkan.

Advertisement

Namun, saat akhir tahun 2024, jalan yang digunakan untuk masuk ke lahan tersebut ditutup tembok.

”Ketika klarifikasi ke pengembang, mereka menyanggah dan bilang kalau warga yang menutup aksesnya. Namun begitu dikonfirmasi ke RT dan RW, dikatakan bahwa pengembang yang menutup akses,” kata dia.

Oleh karena itu, kavling-kavling milik warga terbengkalai hingga puluhan tahun. Mediasi sebenarnya pernah dilakukan beberapa tahun lalu, namun ujung-ujungnya berhenti di tengah jalan. Herdiana Pascarita, Putri Pertama Heru Prijanto menyebut, permasalahan itu memang sudah berlangsung sejak 20 tahun lebih.

Dari yang awalnya diurus oleh ayahnya, hingga saat ini beralih kepada putra-putrinya. ”Dengan bantuan dari DPRD, saya berharap permasalahan ini cepat terselesaikan,” harap dia. (yun/by)

Advertisement
Editor : A. Nugroho
Sumber : Radar Malang

Artikel Terkait

Saluran Air Warga Putus, Dampak Nyata Karhutla Gunung Kawi yang Terus Meluas

Saluran Air Warga Putus, Dampak Nyata Karhutla Gunung Kawi yang Terus Meluas

Karhutla Gunung Kawi meluas jadi 1.534 hektare, saluran air minum warga Wonosari ikut terbakar dan terputus, pemadaman terus berlanjut.

Kabupaten Malang Butuh Lahan Dekat Sungai untuk PSEL

Kabupaten Malang Butuh Lahan Dekat Sungai untuk PSEL

Pemkab Malang masih kesulitan mencari lahan untuk realisasi program pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL). Karena ada syarat-syarat lahan yang harus dipenuhi. Salah satunya harus dekat dengan sungai.

Dari Bangku SMA ke Kursi Parlemen, Mengapa Sarjana Bukan Syarat Menjadi Anggota Dewan?

Dari Bangku SMA ke Kursi Parlemen, Mengapa Sarjana Bukan Syarat Menjadi Anggota Dewan?

Ketentuan mengenai salah satu syarat menjadi anggota dewan, yaitu pendidikan terakhir SMA atau sederajat, memang benar adanya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer